![Pengembalian Uang Korupsi Tidak Gugurkan Kasus Pidana](https://koran-jakarta.com/images/article/phpd4uzye_resized.jpg)
Pengembalian Uang Korupsi Tidak Gugurkan Kasus Pidana
![Pengembalian Uang Korupsi Tidak Gugurkan Kasus Pidana](https://koran-jakarta.com/images/article/phpd4uzye_resized.jpg)
Tindak pidana korupsi akan tetap diproses hukum, meskipun uang hasil korupsi itu telah dikembalikan oleh koruptor.
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Pandjaitan menegaskan bahwa pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tidak akan menggugurkan kasus pidananya. Hal dikatakan Basaria karena sebelumnya Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto soal kasus bisa disetop bila duit diduga hasil korupsi dikembalikan. Bahkan Ari Dono juga menyebut anggaran penyidikan suatu kasus korupsi kurang lebih 200 juta rupiah. Sehingga apabila uang yang dikorupsi hanya 100 juta rupiah, maka negara akan rugi karena pengeluaran lebih besar dibandingkan uang negara yang diselamatkan.
"Kasus apapun yang ditangani KPK, tidak bisa dihentikan secara sepihak. Mungkin itu kalau belum sampai ditangani oleh penegak hukum, itu secara internal oleh pengawas ini bisa dilakukan. Jadi masih dalam proses, belum sampai ke tingkat represif, belum sampai ke tingkat penanganan penindak hukum," kata Basaria yang dikonfirmasi, Jumat (2/3). Ia menambahkan bahwa agar masalah korupsi di instasi pemerintah, dirinya berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
Dan jika mereka bertugas dengan baik, pengembalian uang yang diduga menuju tindak pidana korupsi bisa saja dilakukan.Basaria juga mengatakan APIP memang bekerja pada ranah administratif. Jadi, mereka bertindak sebelum terjadinya tindak pidana korupsi. Namun, apabila suatu kasus sudah ditangani KPK, hal tersebut sudah tak bisa dilakukan lagi. Ditegaskan Basaria bahwa pihaknya memiliki pemikiran sendiri terkait nota kesepahaman antara kepolisian, kejaksaan, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu.
Menurut dia, konsep dari nota kesepahaman tersebut adalah, sepanjang semua pengolaan dana yang ada dan dilakukan secara internal, itu bisa dikawal dan diawasi untuk tidak sampai ke tindak pidana korupsi. Sebelumnya Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengaku telah melakukan klarifikasi terkait pernyataan Ari Dono. Menurut Setyo, Ari Dono menyebut pernyataan itu adalah pendapat pribadinya. Selain itu, Ari Dono disebut Setyo mencontohkan penanganan perkara dengan nilai uang yang dikorupsi lebih kecil dibandingkan biaya untuk mengusutnya.
Bantahan Kemendagri
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah jika perjanjian kerja sama antata Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung untuk melindungi pejabat pemerintahan yang melakukan korupsi. Tidak benar juga bila dikatakan, hanya karena seseorang mengembalikan uang kerugian negara, maka kasusnya akan diputihkan atau dihapus. "Memorandum of Understanding (MoU) itu, tidak dalam konteks melindungi koruptor.
Tidak melindungi orang yang menyalahgunakan kewenangannya. Jadi perjanjian kerja sama atau MoU itu yang dilakukan antara Irjen, Bareskrim dan Kejagung, juga tak dalam konteks mengembalikan uang kerugian negara, maka kasusnya diputihkan atau diampuni, tidak," tutur Mendagri, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (2/3). Tjahjo pun menegaskan kerja sama antara APIP dengan aparat penegak hukum, tidak dalam konteks memutihkan kasus korupsi. Tapi tujuannya dalam penanganan pengaduan masyarakat tentang adanya indikasi korupsi pada penyelenggara pemerintahan baik di Kemendagri maupun di daerah.
Salah satu poin dalam MoU itu memuat tentang koordinasi antara APIP degan aparat penegak hukum, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat. "Karena selama ini APIP kan enggak pernah bisa mampu menangkap, mau menangkap, eh ini temen saya sendiri, apalagi menangkap atasannya," ujarnya. mza/ags/AR-3
Komentar
()Muat lainnya