Pengelolaan Tepat APBN Tutup "Gap" Angkatan Kerja

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pengembangan kebijakan yang tepat, termasuk kebijakan fiskal, menutup kesenjangan atau gap pengetahuan di angkatan kerja Indonesia. Karenanya, alat fiskal harus terus dikembangkan agar mampu mengisi kesenjangan pengetahuan tersebut serta memastikan bahwa perekonomian akan didasarkan pada produktivitas dan inovasi.

"Untuk itu Indonesia mengeluarkan 20 persen dana dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan," ujar Sri Mulyani dalam acara Indonesia-Europe Investment Summit 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (30/11).

Tahun ini, APBN mengalokasikan dana 608,3 triliun rupiah untuk pendidikan atau 20 persen dari kas negara. Alokasi tersebut meliputi 233,9 triliun rupiah belanja pemerintah pusat, 305 triliun rupiah Transfer ke Daerah, serta 69,5 triliun rupiah dana abadi pendidikan.

Dia menyebutkan, kesenjangan pengetahuan di Tanah Air disebabkan oleh bonus demografi yang belum disertai dengan pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Pasalnya, mayoritas angkatan kerja di Indonesia hanya berasal dari lulusan Sekolah Dasar (SD), yakni sebanyak 52,84 juta atau setara dengan 35,78 persen dari keseluruhan angkatan kerja.

Generasi Muda

Selanjutnya, angkatan kerja terbanyak diisi oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 30,84 juta atau 20,88 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 26,1 juta atau 17,67 persen, serta Sekolah Menengah Kejuruan 19,11 juta atau 12,94 persen.

Sri Mulyani mengungkapkan, kondisi tersebut justru berbanding terbalik dengan angkatan kerja yang berasal dari lulusan Sarjana/Master/Doktor yang hanya sebanyak 10,31 persen atau 15,23 juta, serta lulusan Diploma I/II/III/Akademisi yang sebanyak 2,42 persen atau 3,58 juta. "Jadi angkatan kerjanya masih muda, itu yang seharusnya positif, tetapi generasi mudanya tidak berpendidikan dan kurang pengetahuan, itu jadi masalah," tuturnya.

Karena itu, lanjut Menkeu, perhatian terhadap bagaimana mengisi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan tersebut merupakan salah satu hal yang paling penting. Tak hanya kebijakan fiskal, menurut dia, perbaikan kebijakan pendidikan, termasuk menghubungkan dan mencocokkan (link and match) pendidikan kejuruan.