Pengelolaan Pendidikan Mundur

Sementara itu, hanya sebagian siswa yang menikmati pendidikan di sekolah berkualitas, akreditasi B dan A. Kebijakan pendidikan di era pemerintahan ini belum mampu memenuhi hak warganegara untuk mendapat pendidikan dan untuk diperlakukan adil (tidak deskriminatif) dalam pendidikan.

Keadaan ini, menurut Said, membahayakan kehidupan bangsa di masa depan. "Sehing- ga, bukan tidak mungkin kebe- radaan bonus demografi akan nyata menjadi musibah demografi," tegas Guru Besar Fakultas Ilmu Pendidikan UPI ini.

Konsekuensi lain dari kebijakan pendidikan di era pemerintahan Jokowi -JK di bidang pendidikan karakter yang sedang dikembangkan dalam Kurikulum 2013 mengalami truncated atau pemenggalan. "Hanya dinikmati oleh sebagian anak bangsa yang mendapat pendidikan dan terdidik di sekolah berkualitas," sesal mantan Ketua Tim Pengembang Kurikulim Pendidikan ini.

Kebijakan pendidikan pemerintah saat ini juga tidak jelas arah dan programnya, sehingga masyarakat selalu diberi isu kontroversial yang menghabiskan banyak waktu, pikiran dan energi. "Hal ini menunjukkan kebijakan pendidikan yang hit and run," ungkap Said.

Dalam bidang guru, sambung Said, pemerintah juga belum memiliki pemahaman yang jelas antara kualifikasi dan kualitas. Kondisi ini menyebakan pemerintah tidak mengakui kualifikasi yang sudah dikeluarkan.
Halaman Selanjutnya....