Pengelolaan Keuangan KKP Dinilai Lemah

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipandang lemah dalam pengelolaan keuangan dan implementasi program pemerintah serta tidak serius memastikan program pemerintah diterima oleh rakyat nelayan di pelosok nusantara.

Anggapan itu terkait dengan predikat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) atau disclaimer atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK) berturut selama dua tahun diterima oleh KKP.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Marthin Hadiwinata menegaskan justifikasi penghematan anggaran tidaklah tepat karena seharusnya KKP memastikan penyerapan anggaran pembangunan sebesar hampir 10 triliun rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara (APBN) dapat dinikmati dan dirasakan oleh nelayan.

"KKP tidak menunjukkan kesungguhan bekerja untuk memastikan pembangunan dan program pemerintah dirasakan oleh nelayan yang tidak sejalan dengan visi menghadirkan negara untuk mensejahterakan nelayan dari pinggiran yaitu nelayan tradisional," tegas Martin di Jakarta, Rabu (3/10).

KNTI meminta BPK memaparkan dan mempublikasikan LHP kepada nelayan untuk dapat mengetahui permasalahan pengelolaan yang terjadi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya, perlu adanya audit menyeluruh dari BPK dan KPK untuk memulai penyelidikan terhadap KKP untuk dapat mencari penyelewengan.
Halaman Selanjutnya....