Pengelolaan Keuangan KKP Dinilai Lemah

KKP diminta terbuka serta memastikan akuntabilitas penggunaan dan laporan anggaran keuangan yang dilakukan di lingkungan KKP. BPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama-sama mengawasi semua aktivitas program dalam bidang kelautan dan perikanan yang menggunakan anggaran negara.

Seperti diketahui, pada LHP tahun 2017, KKP mendapatkan opini disclaimer dari BPK. Martin menyampaikan dalam penjelasan BPK salah satu penyebabnya adalah hasil dari pemeriksaan atas pengadaan 750 kapal untuk nelayan.

Jika dilihat dalam ketentuan yang ada, pengadaan itu seharusnya selesai sesuai tahun buku yaitu ada Desember 2016. Namun, selama proses KKP hanya mampu merampungkan 48 kapal dan pengadaan kapal diperpanjang hingga Maret 2017.

Sedangkan anggaran senilai 209 miliar rupiah untuk pengadaan barang tersebut sudah keluar.

Halaman Selanjutnya....