Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi PTN Sangat Penting

JAKARTA - Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) bagi perguruan tinggi negeri (PTN) sangat penting. Karena itu, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) terus mematangkan persiapan menuju PK BLU.

Rektor UPNVJ, Erna Hernawati, mengatakan itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu (8/11).

Menurut Erna, pengelolaan keuangan BLU sangat penting bagi PTN, karena itu merupakan pengelolaan yang memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi negeri.

"Fleksibilitas itu berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya," katanya.

Erna menambahkan, dibutuhkan komitmen dan kerjasama yang solid dan lebih cepat lagi dari semua elemen di UPNVJ terutama untuk merevisi review dari Kementerian Keuangan.

"Kita harus melakukan pararel setelah review diuji. Kepada tim BLU tetap dijaga kesehatan, agar dapat memprioritaskan waktu untuk koreksi-koreksi yang akan disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Tim BLU UPNVJ, telah menggelar pertemuan dengan perwakilan dari Kemenkeu untuk membahasan pendapatan UPNVJ.

Kasubdit Pembinaan PK BLU III Kemenkeu Anna Mariana, mengatakan bahwa tujuan dari pengelolaan keuangan BLU di PTN adalah untuk mempercepat layanan. Anna juga memaparkan peran BLU dalam RPJM 2020-2024.

"Ada beberapa indikator antara lain, pertama SDM berkualitas dan berdaya saing, kedua, karakter bangsa, ketiga ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan kualitas, keempat, pengembangan wilayah untuk pemerataan, kelima infrastruktur pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, keenam, stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public, ketujuh lingkungan hidup dan ketahanan bencana," katanya.

Anna menguraikan beberapa fleksibilitas dari BLU. Pertama, pendapatan langsung digunakan tanpa setor kas negara. Kedua, belanja fleksibel budget dengan ambang batas. Ketiga, invesatsi jangka pendek. Keempat, utang jangka pendek (belanja operasional). Kelima, memberikan piutang usaha. Keenam surplus digunakan tahun berikutnya. Ketujuh dibebaskan dari ketentuan PBJ Pemerintah.

"Kedelapan, optimalisasi aset. Kesembilan optimalisasi midle cash. Kesepuluh, sistem remunerasi sendiri. Sebelas, tarif oleh Menkeu yang bersifat berfluktuaktif dapat diberikan ke BLU," ujarnya.

Dengan perubahan status menjadi BLU, kata Anna, nantinya Kemenkeu akan memberikan banyak fleksibility dengan harapan pemberian layanan kepada mahasiswa lebih maksimal dan lebih baik. Menurutnya, BLU ini semi bisnis sehingga perguruan tinggi bisa mengembangkan layanan. Serta memberikan profit lebih untuk PTN itu sendiri. Ia berharap, dengan perubahan BLU ini, PTN menjadi lebih kreatif dalam mencari pendapatan. Dengan BLU juga lembaga bisa mengoptimalkan aset yang dimiliki seperti penyewaan ruang dan lain sebagainya yang bisa dikelola untuk kegiatan mandiri.

"Kita tidak ingin membebani dari pajak jadi kita usahakan untuk aset yang dimiliki lembaga bisa dimaksimalkan sehingga jiwa wirausaha dalam lembaga juga bisa dikembangkan guna dalam peningkatan pelayanan," ujarnya. ags/N-3