Pengelolaan DAS Harus Diubah

YOGAYAKARTA - Pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia dinilai masih sangat konvensional sehingga tidak bisa merespons perubahan tata ruang. Hal itu membuat fungsi DAS menurun dan penanggung jawab pengelolaan sudah tak mencukupi lagi untuk terus mempertahankan keberlanjutannya. Untuk itu, pengelolaan DAS perlu diubah.

"Perlu reformulasi strategi pengelolaan DAS yang berdaya guna dan berhasil guna," kata Dirjen Pengendalian Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Saparis Soedarjanto pada seminar Pengelolaan Pesisir dan DAS, di Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Rabu (24/10).

Menurut Saparis, DAS harus ditempatkan sebagai sistem lansekap dan merupakan konsep besar tata ruang. Dengan demikian pengelolaan daerah ini tidak boleh terdistorsi oleh terminologi lainnya. Dalam pengelolaan DAS harus memperhatikan komitmen global dan peran pentingnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pengendalian pencemaran.

Pengelolaan DAS, tambah Saparis, harus didekati dengan pengembangan wilayah dan mampu menggerakkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Tata kelola lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan dalam formulasi strategi pengelolaan DAS dan harus memperhatikan seting sosial, ekonomi, dan politik sebagai unsur sub lingkungan.

Saparis menyampaikan terdapat beberapa persoalan yang mengakibatkan perencanaan pengelolaan DAS sering dinilai gagal. Salah staunya, terlalu fokus pada analisis DAS.
Halaman Selanjutnya....