Pengelola Gedung Dipaksa Sediakan Tempat untuk PKL

Pemprov DKI akan memindahkan PKL yang berdagang di trotoar ke gedung-gedung perkantoran. DKI akan memaksa pengelola gedung untuk menyediakan tempat untuk PKL.

JAKARTA -Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, mengakui tidak mampu menahan menjamurkan pedagang kaki lima di beberapa trotoar. Menjamurnya PKL karena pihakya tidak mampu mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan pengelola gedung perkantoran menyediakan ruang bagi pedagang kecil.

"Jadi permasalahannya itu adalah ketidakmampuan kita, Pemprov, untuk mewajibkan gedung-gedung tersebut menghadirkan lokasi untuk pedagang kecil. Itu permasalahannya. Kita buka-bukaan aja. Bukan salahnya PKL. Salahnya Pemprov, salahnya pemilik gedung," ujar Sandi, di Setu Babakan, Jakarta Selatan, Sabtu (4/3).

Ke depannya, pihaknya akan mengajak pengelola gedung agar bisa menyediakan ruang bagi pedagang kecil di dalam gedung itu. Pasalnya, tidak sedikit penghuni gedung itu, baik pekerja kantoran atau pengunjung membutuhkan pedagang kecil ini dalam kesehariannya.

"Saya harus bicara juga dengan manajemen gedung, bagaimana kita bisa menghadirkan solusi itu. Karena mereka lahir, ada di situ diakibatkan ada permintaannya. Tidak mungkin serta merta mereka ada di situ," katanya.

Sterilisasi PKL

Pedagang kecil di jalan Sunan Ampel, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, misalnya, mereka mengokupasi trotoar di sekitar itu disebabkan gedung-gedung sekitar tak memberikan ruang. Sandi mencontohkan, Gedung PLN Pusat dihuni sekitar 2.000 pekerja ditambah 5.000 tamu yang hilir mudik setiap harinya.

"Saya inginnya mereka ditampung di dalam gedungnya masing-masing. Gedung PLN kemarin kita sudah dapat datanya. Hanya punya 300 kursi. Sementara yang bekerja di sana 2.000, dan pengunjungnya mungkin 5.000. Jadi 7.000 kalau hanya 300 kursi tidak cukup. Dan tempat berjualannya selama ini kosong karena harganya tidak bersaing. Sementara kalau berjualan di luar, bersaing," jelasnya.

Untuk itu, pihaknya akan merekrut para PKL ini menjadi anggota OK OCE. Mereka akan diberikan pelatihan, pendampingan, hingga dicarikan lokasi binaan agar tidak lagi mengokupasi trotoar. Selain di Melawai, Sandi juga menyoroti pedagang kaki lima di kawasan Asia Afrika, Senayan, Jakarta Pusat.

"Di Senayan itu yang sate taican, kita minta. Kemarin Pak Erick bilang, paling tidak seminggu sebelum dan seminggu sesudahnya disterilkan. Karena asapnya juga mengganggu ternyata. (Mereka) dipindahkan dulu sementara. Dicarikan lokasinya," ungkapnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto, menduga keberadaan PKL di trotoar itu sengaja dibiarkan sebagai pundi-pundi pemasukan informal bagi pejabat setempat. PKL di trotoar jalan Asia Afrika Senayan, contohnya, semakin menjamur karena dibina oleh Wali Kota Jakarta Pusat.

"Saya dapat info di lapangan, katanya itu binaan Wali Kota Jakarta Pusat. Menarik juga tuh dikontak Wali Kota Jakarta Pusatnya," ucapnya.

Namun, hingga berita ini diturunkan, Wali Kota Jakarta Pusat, Manggara Pardede, belum bisa dikonfirmasi. Keberadaan PKL di kawasan Asia Afrika, Senayan, ini terkesan dibiarkan dan sangat merugikan pejalan kaki. Bahkan, parkir kendaraan yang menjadi langganan para PKL itu memakan badan jalan sehingga menyebabkan kemacetan.

"Pedagang kaki lima di Tokyo juga ada, tapi diatur pada satu kawasan/koridor tertentu yang tidak bersinggungan langsung dengan pertokoan/perkantoran resmi yang lain. Juga tidak mengganggu akses pejalan kaki yang diperkirakan akan meningkat secara signifikan setelah beroperasinya MRT," jelasnya.

Pin/P-5