Pengawasan Harus Libatkan Masyarakat

PENGAWASAN lembaga pendidikan agama harus melibatkan masyarakat. Hal ini untuk mencegah praktik menyimpang di lembaga tersebut seperti kasus pelecehan seksual terhadap 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat.

"Lingkungan di sekitar lembaga pendidikan agar menjadi bagian teraktif untuk memberi pengawasan," ujar Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, kepada Koran Jakarta, Jumat (17/12).

Dia menyebut pelibatan masyarakat dapat membuat pengawasan lebih rutin. Dijelaskannya, Kementerian Agama bisa meminta para tokoh masyarakat berperan. Selain itu, para penyuluh di Kantor Urusan Agama juga dapat dikerahkan. "Kemenag harus mengawasi secara rutin paling tidak tiga bulan sekali," jelasnya.

Dia berharap keterlibatan masyarakat mengawasi lembaga pendidikan agama dapat diperkuat. DPR melalui Komisi VIII mendukung penyuluh dengan memberikan dana tambahan dari 500 ribu rupiah hingga satu juta rupiah.

"Itu harus terus ditingkatkan untuk menjadi bentuk pengawasan Kemenag yang melibatkan masyarakat kepada lembaga tertentu, termasuk kepada oknum-oknum yang menyimpang dari nilai-nilai agama yang diusung," katanya.
Halaman Selanjutnya....