Pengamat Nilai Pelaksanaan Demokrasi Cenderung Transaksional

Menurutnya, demokrasi saat ini perlu dievaluasi bersama dan prosesnya tidak semata-mata menjadi tugas wakil rakyat, tetapi seluruh lapisan masyarakat.

"Paling penting, bagi saya, adalah kita sebagai masyarakat perlu untuk melihat momentum pemilihan umum sebagai momentum evaluasi sekaligus memberikan asesmen atas kinerja wakil rakyat dalam kurun waktu tertentu. Menjadi rasional menjadi sangat penting!" tegasnya.

"Literasi politik mampu mendewasakan kita untuk semakin bijak dalam menggunakan hak suara agar tidak mudah untuk diperjualbelikan. Masalah muncul karena suara kita mudah untuk digadaikan dengan beberapa lembar rupiah. Konsekuensinya tidak main-main: lima tahun dalam kesengsaraan! Demokrasi kita sudah seharusnya naik kelas!," tandas dia.

Dia menekankan bahwa demokrasi harusnya penuh dengan jual beli gagasan, bukan suara. Demokrasi sudah seharusnya melahirkan pemimpin yang tahu malu. "Malu kalau korupsi, kolusi dan nepotisme. Barangkali saja, jika budaya malu ini ada, KPK tidak perlu lagi ada di Indonesia karena kita tahu malu. Demokrasi kita sudah seharusnya mengantarkan masyarakat diatas garis kemiskinan bukan justru memperburuknya," tutupnya.

Diketahui, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan evaluasi sistem demokrasi diperlukan untuk mencegah lahirnya pemimpin-pemimpin yang muncul dari sistem suap-menyuap yang tidak baik untuk keberlangsungan bangsa.
Halaman Selanjutnya....