Pengamat Menilai Kinerjanya Panglima TNI Penuh dengan Syarat Kepentingan Politik

JAKARTA - Pengamat Pertahanan dan Keamanan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Robi Sugara menilai sejak nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa diumumkan sebagai satu dari tiga calon presiden 2024 yang akan diusung oleh Partai Nasdem pimpinan Suryo Paloh, kinerjanya sebagai panglima TNI penuh dengan syarat kepentingan politik.

Robi juga menyebut ada dua alasan kinerja Andika sebagai Panglima TNI berpotensi ganda dengan kepentingan politik pribadinya. Pertama, pengumuman akhir pengusungan calon presiden secara definitif dari Nasdem kemungkinan akhir tahun ini. "

Andika dengan jabatan yang dipimpinya akan memanfaatkan power tersebut untuk mempengaruhi Nasdem mengusungnya sebab secara personal Andika seperti membiarkan usulan dari Nasdem tersebut dan ini berpotensi abuse of power," kata pengajar pengkajian stratejik FISIP UIN Syarif Hidatullah Jakarta ini.

Lebih lanjut, Robi melihat beda sikap antara Andika dengan Panglima TNI 2015-2017 Gator Nurmantyo. Gatot secara tegas ketika menjabat sebagai panglima mengatakan bahwa dirinya tidak akan mencalonkan atau tidak bersedia dicalonkan sebagai presiden selagi dirinya menjabat sebagai Panglima TNI.

"Jadi pilihan buat Andika ada dua yaitu mengundurkan diri atau dirinya mengatakan bahwa dirinya tidak bersedia dicalonkan," saran Robi.

Alasan kedua, menurut Robi ketika tidak ada sikap yang jelas oleh Andika, maka pekerjaannya sebagai Panglima TNI berpotensi menjadi tidak professional. "Sebab apapun yang akan dilakukaannya saat ini pasti syarat ditunggangi dengan pencitraan dirinya untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas," kata Robi.

Secara regulasi, Robi mengatakan bahwa tidak ada yang dilanggar oleh Andika dalam tindakannya ini tetapi secara etika ini menciderai profesionalitas TNI di kemudian hari.

"Sebab ketika nama Andika masuk ke bursa capres, itu sudah pasti ditarik pada kepentingan politik sementara dirinya masih menjabat sebagai panglima TNI dan ini tentu berbeda dengan kasus Anis dan Ganjar yang keduanya menempati jabatan politik," tutupnya.