Pengamat : Carut - marutnya Tata Kelola antar Lembaga

"Pernyataan dari BP2MI itu bisa memojokan kepada lembaga lain. Pernyataan itu sangat tendensius kepada lembaga. Padahal dalam masalah itu bisa dikoordinasikan antar lembaga," jelasnya.

Karena bisa saja diduga adanya oknum Polri atau TNI AD yang terlibat, mengingat operasi mereka dikawasan yang memungkinkan ada petugas Polair atau Polsek dan Koramil. Sehingga patut dipertanyakan juga mengapa Kepala BP2MI dengan tendensius hanya menyebut diduga hanya dua intitusi saja.

Sementara BP2MI sibuk ngurusi intitusi lain, namun secara kasat mata tidak mampu memberikan perlindungam pada TKI yang pulang ke tanah air, atau bahkan yang sedang berada di luar negeri: mulai dari pungutan liar, pemerasan, pemerkosaan dan lainnya.
Ibarat pepatah, gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak.

Trubus pun menduga rilis dan publikasi dari Kepala BP2MI sebagai upaya untuk mencari popularitas. Saat ini banyak diantara pejabat yang tidak melakukan koordinasi tapi lebih memilih berkompetisi. Apalagi Presiden Jokowi juga pernah menyatakan agar pejabat melakukan inovasi dan terobosan. Karena banyak aturan sehingga menyulitkan ketika bekerja.

Trubus mengakui ditingkat aturan sesuai Perpres No 19 Tahun 2019, BP2MI memang tidak berhak mengeluarkan statemen terhadap penyelidikan dan investigasi pelanggaran TKI ilegal. Namun faktanya di lapangan dalam pelaksanaannya banyak yang mengabaikan peraturan. Apalagi tidak ada juga aturan yang melarang.
Halaman Selanjutnya....