Pengamanan "Website" KPU Harus Ditingkatkan

SEMARANG - Pengamanan website dan sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib ditingkatkan agar data hasil Pemilu 2019 tidak dimanipulasi oleh peretas. Meski Indonesia tidak menganut pemilu elektronik atau hasil sah adalah penghitungan manual surat suara, namun pengamanan website KPU tetap penting dilakukan.

"Oleh karena itu, jangan sampai ulah peretas yang manipulasi hasil hitung cepat Pemilu 2019 membuat kegaduhan di tengah publik. Untuk kepentingan informasi publik, KPU melakukan penghitungan cepat, kemudian mengumumkan hasil sementara pemilu itu lewat website, seperti pemilihan umum sebelumnya," kata pakar keamanan siber, Pratama Persadha, di Semarang, Senin (1/10).

Menurut Pratama yang pernah sebagai Ketua Tim Lembaga Sandi Negara Pengamanan Teknologi Informasi KPU pada Pemilu 2014, informasi hitung cepat KPU akan menjadi rujukan publik dan kontestan pemilu, baik pemilu anggota legislatif maupun Pemilu Presiden pada 17 April 2019.

Menyinggung kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ganda pada data pemilih, Pratama mengatakan e-KTP ganda memang rawan terjadi, apalagi bila ada e-KTP palsu. Namun, ini sebenarnya tidak terkait dengan sistem TI KPU meski data pemilih terdapat dalam website penyelenggara pemilu tersebut. Misalnya, verifikasi orang meninggal, seharusnya ada di Dukcapil. Ant/N-3