Pengadilan Thailand Bubarkan Partai Reformis, Pita Dilarang Berpolitik
Foto : AFP/Chanakarn Laosarakham
Mantan calon perdana menteri Thailand dan mantan pemimpin Partai Move Forward (MFP) Pita Limjaroenrat (kedua dari kiri) mengikuti konferensi pers di kantor pusat partai di Bangkok pada 7 Agustus 2024. Mahkamah Konstitusi di Bangkok memutuskan pada 7 Agustus 2024 untuk membubarkan MFP dan melarang dewan eksekutifnya berpolitik selama 10 tahun.
Uni Eropa, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kelompok hak asasi manusia mengecam keputusan pengadilan tersebut, yang menurut Uni Eropa merugikan keterbukaan demokrasi di Thailand.
"Tidak ada sistem demokrasi yang dapat berfungsi tanpa pluralitas partai dan kandidat," kata seorang juru bicara Uni Eropa dalam sebuah pernyataan.
Baca Juga :
Menlu RI Tekankan Peran Penting Asean
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan keputusan itu "bertentangan dengan aspirasi rakyat Thailand untuk masa depan yang kuat dan demokratis", menurut sebuah pernyataan.
"Ini merupakan kemunduran bagi pluralisme dan demokrasi diThailandserta kebebasan mendasar dalam berserikat dan berekspresi," kata Farhan Haq, wakil juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, kepada wartawan.
Diblokir
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Lili Lestari
Penulis : AFP
Komentar
()Muat lainnya