Penerapan SAKIP Cegah Pemborosan Anggaran

JAKARTA - Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinilai telah mampu mencegah pemborosan anggaran hingga triliunan rupiah di sejumlah pemerintah daerah. Penerapan SAKIP kini telah menjadi kebutuhan bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyampaikan penerapan SAKIP di wilayahnya telah memberikan manfaat pada peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran.

Menurutnya, implementasi SAKIP terjadi sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terukur dan akuntabel, sehingga terjadi efisiensi kegiatan sebesar 80,84 persen.

"Jawa Tengah berhasil memangkas ribuan kegiatan, dari semula 4.646 kegiatan menjadi 890 kegiatan. Hal ini berdampak kepada efisiensi APBD Pemprov Jateng tahun 2018 sebesar 1,2 triliun rupiah," kata Ganjar, di Jakarta, Selasa (12/2).

Dana hasil efsiensi anggaran tersebut, kata Ganjar, kemudian dialokasikan untuk program peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti peningkatan biaya operasional pendukung Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk SMA, SMK, dan SLB swasta. "Sebelumnya tidak teranggarkan, kemudian insentif untuk pengajar keagamaan serta pengembangan infrastruktur dan sarana transportasi," ujarnya.

Ganjar menjelaskan, pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemprov Jateng. Keberhasilan itu telah mendorong pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jateng berlomba dalam dalam menciptakan birokrasi bersih, akuntabel dan berintegritas.

Melalui SAKIP, Pemprov Jateng telah menerapkan sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi. Oleh sebab itu, Ganjar juga mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk terus berkomitmen dalam penerapan SAKIP secara optimal untuk percepatan reformasi birokrasi demi meraih kepercayaan masyarakat.

"Hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tahun 2017, Pemprov Jateng meraih predikat BB, sedangkan tahun 2018, hasilnya baru akan disampaikan di Makassar pada 19 Februari mendatang," katanya.

Pangkas Kegiatan

Sementara itu, Bupati Ngawi, Jawa Timur, Budi Sulistyono, mengatakan dengan SAKIP, Pemkab Ngawi berhasil memangkas sekitar 240 kegiatan yang kurang efektif, dan menghemat biaya sebesar 270 miliar rupiah. "Dengan SAKIP, ditargetkan bisa menurunkan angka kemiskinan, peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pembangunan ekonomi, makin nyata dan terukur hasilnya," jelasnya.

Budi menyebutkan, anggaran yang berhasil dihemat itu dialihkan pada pembangunan infrastuktur untuk peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pariwisata.

Menurut Budi, keberhasilan implementasi SAKIP ini menuntut komitmen kuat dari kepala daerah, kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah), hingga staf, sebagai kunci utama. "Harus ada upaya kolektif untuk mewujudkan target bersama, orientasi terhadap hasil yang baik, harus diupayakan oleh seluruh jajaran Pemkab Ngawi," katanya. eko/E-3