Penerapan Prinsip-prinsip HAM di Jember Terus Diperluas

Tahun 2019, Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan menjadi tuan rumah Festival ke-6 Hak Asasi Manusia (HAM). Acara yang diselenggarakan bersama Komnas HAM, Kantor Staf Kepresidenan, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) akan berlangsung pada 19-21 November 2019.

Dalam acara tersebut akan digelar diskusi dan kongres tentang HAM. Tidak ketinggalan dalam aneka kegiatan untuk memajukan pariwisata daerah akan diselipkan pesan-pesan yang dapat meningkatkan implementasi HAM.

Untuk mengetahui bagaimana persiapan dan hasil yang diharapkan dari festifal HAM ini, wartawan Koran Jakarta, Trisno Juliantoro, berkesempatan mewawancarai Bupati Jember, Faida, usai diskusi di Komnas HAM, Jakarta, Senin (29/7). Berikut petikan selengkapnya.

Apa harapan Anda dari Festival HAM 2019?

Ya, tahun ini kami menjadi tuan rumah Festival Ke-6 HAM. Saya senang sekali karena ini kesempatan untuk berjuang bersama-sama bagaimana prinsip-prinsip HAM ditegakkan dan terimplementasi di semua wilayah Indonesia. Sejatinya, menyejahterakan masyarakat tanpa pemahaman prinsip-prinsip HAM tentu tidak bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apa saja yang akan digelar dalam festifal tersebut?

Festival HAM ini bukan sekadar berdiskusi, kongres saja, akan ditampilkan bagaimana inovasi-inovasi kelompok masyarakat, anak muda, pemerintah daerah, pemerintah desa, NGO-NGO, serta pemerhati HAM dalam kegiatan-kegiatan mereka.

Saya berharap dengan ditampilkannya semua pihak dalam festival ini, kita bisa saling belajar, sharing, dan menginspirasi wilayah lain. Jember juga belajar dari wilayah lain. Festival ini bukan hanya milik Jember. Kami bekerja sama dengan Komnas HAM, INFID, KSP, Provisi Jawa Timur. Festival ini milik kita bersama.

Mengapa Jember mengajukan diri sebagai tuan rumah festival HAM?

Ya, karena saya mendukung upaya implementasi HAM di negeri ini. Saya merasa banyak belajar dari Komnas HAM dan kabupaten penyelenggara Festival HAM sebelumnya. Saya terpanggil untuk Jember ambil bagian dalam festival ini agar lebih banyak lagi orang terlibat dalam kegiatan implementasi HAM. Saya berharap anak-anak dan remaja mendapatkan kesempatan lebih luas untuk belajar HAM. Dengan Festival HAM ada di Jember, kesempatan ini akan lebih luas.

Bagaimana implementasi HAM di Jember?

Paling dasar adalah hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, setiap program harus bisa diakses masyarakat. Soal administrasi kependudukan masih menjadi pekerjaan rumah, bagaimana masyarakat miskin dan tidak berdaya untuk mengurus secara mandiri.

Mereka harus mendapatkan hak-haknya. Bagaimana dengan wilayah yang luas, akses-akses itu juga bisa rata mulai akses pendidikan, kesehatan, dan begitu banyak inovasi termasuk melalui digitalisasi sehingga program-program tersebut bisa ada pemerataan.

Apakah perda yang diterbitkan sudah mengakomodir pihak minoritas?

Ya, karena kami berjanji atas nama konstitusi, menjamin hak-hak warga seminoritas apa pun mereka di Jember. Misalnya, kami meresmikan sekolah minggu untuk 50 keluarga yang membutuhkan kelas minggu di Gereja HKPB. Meskipun hanya 50 keluarga, tetapi mereka juga berhak beribadah di Jember.

Bagaimana dengan toleransi agama di Jember?

Jember mayoritas beragama Islam. Namun, kegiatan peribadatan nonmuslim berjalan baik. Kegiatan-kegiatan seni budaya yang berkaitan dengan agama berjalan lancar. Dengan toleransi tinggi, tidak ada kekhawatiran mereka melaksanakan kegiatan tersebut.

Bagaimana dengan hak-hak bagi warga penyandang disabilitas?

Jember termasuk menjadi kabupaten pertama yang mempunyai perda dan perbup mengenai disabilitas. Semua difabel berhak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan. Mereka mendapatkan beasiswa. Kami buat salah satu syarat IMB, bangunan-bangunan di Jember harus ramah akses difabel. Kami melibatkan mereka untuk monitor bangunan-bangunan layanan publik seperti apa tingkat tercapainya akses untuk para difabel.

Termasuk hak untuk bekerja?

Ya. Untuk bekerja kami sudah ada peraturan bupati, semua investasi yang ada di Jember memberi kesempatam minimal satu persen untuk formasi difabel. Kami membuat jobfair untuk semua pihak. Kami laksanakan jobfair untuk kaum perempuan dan difabel. Ini melibatkan formasi-formasi khusus untuk perempuan dan difabel.

Berapa banyak tenaga kerja yang terserap?

Sekitar 560 tenaga kerja perempuan dan difabel yang mungkin kalau tidak difasilitasi jobfair tersebut tidak bisa menemukan pekerjaannya.

Bagaimana hak masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan?

Salah satu dari 22 janji kerja bupati dan wakil bupati adalah menyiapkan satu desa, satu ambulans. Di Jember ada 248 desa dan kelurahan yang telah memiliki ambulans sendiri. Di tiap desa, ada fasilitas gratis mengantar pasien emergency melalui call center dan bisa menelepon langsung melalui petugas. Ini tidak dibatasi wilayah.

Ambulans tersebut tidak terbatas hanya di satu desa tersebut, termasuk bisa menjemput pasien orang Jember yang ada di luar kota, betul-betul bisa difasilitasi dan tidak ditarik biaya. Bisa mengantarkan pasien melahirkan, menjemput, termasuk untuk pasien cuci darah, bisa diantar dengan ambulans desa. Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas di tiap desa kami revitalisasi.

Bagaimana dengan pendidikan?

Kalau pendidikan, kami siapkan 10 ribu beasiswa untuk mahasiswa kuliah di seluruh perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Beasiswa ini ini untuk anak dari keluarga petani, nelayan, para difabel, tukang becak, tukang ojek, guru ngaji, kader posyandu, dan takmir masjid.N-3