Penerapan BBM Euro 4 Jangan Tergesa-gesa

JAKARTA - DPR RI meminta pemberlakuan penggunaan BBM berstandar Euro 4 pada triwulan III-2028 dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan itu tidak boleh tergesa-gesa, sebab harus memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan pemerintah perlu menyusun aturan pendistribusian dan menyiapkan infrastruktur pendukung agar rencana tersebut dapat berjalan secara adil. Dengan demikian, implementasinya tidak memberatkan masyarakat kurang mampu.

"Jadi tidak perlu memaksakan diri menuntaskan aturan pelaksanaan kebijakan strategis itu, harus selesai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aturan BBM Euro 4 tersebut," papar Mulyanto, di Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan regulasi yang mendesak, yakni pembatasan distribusi BBM tepat sasaran yang berkeadilan saja masih belum berjalan sesuai rencana. Menurutnya, penggunaan Euro 4 sebagai BBM bersubsidi harus dianalisis secara saksama, baik terkait daya beli masyarakat maupun kemampuan ekonomi negara.

Pasalnya, saat ini APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) masih tertekan pembayaran bunga dan cicilan utang, pengeluaran wajib (mandatory spending), serta program dadakan IKN. Dengan kata lain, ruang fiskal pemerintah masih sangat terbatas di tengah defisit neraca perdagangan yang ada. Begitu pula daya beli masyarakat pascapandemi Covid-19 masih terasa lemah.
Halaman Selanjutnya....