Penerapan BBM Euro 4 Jangan Tergesa-gesa

JAKARTA - DPR RI meminta pemberlakuan penggunaan BBM berstandar Euro 4 pada triwulan III-2028 dilakukan secara bertahap. Pemberlakuan itu tidak boleh tergesa-gesa, sebab harus memperhatikan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan negara.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menegaskan pemerintah perlu menyusun aturan pendistribusian dan menyiapkan infrastruktur pendukung agar rencana tersebut dapat berjalan secara adil. Dengan demikian, implementasinya tidak memberatkan masyarakat kurang mampu.

"Jadi tidak perlu memaksakan diri menuntaskan aturan pelaksanaan kebijakan strategis itu, harus selesai di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan aturan BBM Euro 4 tersebut," papar Mulyanto, di Jakarta, Rabu (14/8).

Dia menjelaskan regulasi yang mendesak, yakni pembatasan distribusi BBM tepat sasaran yang berkeadilan saja masih belum berjalan sesuai rencana. Menurutnya, penggunaan Euro 4 sebagai BBM bersubsidi harus dianalisis secara saksama, baik terkait daya beli masyarakat maupun kemampuan ekonomi negara.

Pasalnya, saat ini APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) masih tertekan pembayaran bunga dan cicilan utang, pengeluaran wajib (mandatory spending), serta program dadakan IKN. Dengan kata lain, ruang fiskal pemerintah masih sangat terbatas di tengah defisit neraca perdagangan yang ada. Begitu pula daya beli masyarakat pascapandemi Covid-19 masih terasa lemah.

Meski demikian, Mulyanto mengakui sejatinya tujuan program ini dalam jangka panjang cukup baik. Karena itu, pelaksanaannya harus dipikirkan secara matang agar mendapat respons positif dari masyarakat.

"Bukan malah memunculkan keresahan baru di masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil dalam penyusunan peraturan penggunaan bensin ramah lingkungan ini agar pendistibusian benar-benar tepat sasaran," jelasnya.

Fakta saat ini menunjukkan, kelas menengah dengan kendaraan mewah masih menggunakan BBM bersubsidi. Jadi secara sukarela, biarlah produk seperti ini sementara digunakan oleh kelas menengah ke atas sebagai BBM nonsubsidi. Hal itu dimaksudkan agar tidak memberatkan rakyat dan menekan keuangan negara.

"Semakin tinggi standar Euro, maka semakin eco-friendly. Namun semakin ramah lingkungan, maka akan semakin mahal. Kalau masyarakat ditanya mau pilih mana, BBM bersih atau BBM murah? Maka jawabnya sangat tergantung pada kelas ekonomi. Kalau kelas menengah ke atas dengan pendapatan, pengetahuan lingkungan, dan pemilikan kendaraan yang bagus, dapat dipahami mudah menerima standar Euro yang tinggi. Tapi bagi masyarakat kecil, umumnya tidak memikirkan kualitas BBM yang digunakan. Mereka lebih mempertimbangkan harga yang terjangkau," pungkasnya.

Tren Beralih

Sementara itu, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengkhawatirkan kenaikan harga BBM makin mempersulit kelas menengah. Pengeluaran kelas menengah memang sekarang lebih tersedot ke pengeluaran primer dengan beras sebagai faktor utamanya. Karena itu, kelas menengah mengurangi pembelian barang sekunder dan tersier.

"Maka, saya merasa perlu perhatian khusus pada inflasi bahan pangan utamanya beras. Pemerintah juga tidak perlu menaikkan harga barang yang diatur oleh pemerintah seperti BBM dan listrik. Kemudian, peningkatan pendapatan yang proporsional terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi," ucap Huda.