Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Perlindungan Produk Lokal I Pemerintah Harus Fokus Mereformasi Kebijakan Menyeluruh

Penegak Hukum Harus Konsisten Berantas Barang Impor Ilegal

Foto : ISTIMEWA

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf - Pemberantasan impor ilegal hanya bisa dilakukan jika kebijakan yang diambil konsisten dengan praktik di lapangan yang ditopang oleh penegakan hukum, bukan dengan berbagai macam satgas.

A   A   A   Pengaturan Font

» Pemerintah disarankan meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik impor ilegal, serta memperbaiki sistem birokrasi yang kerap kali jadi celah masuknya barang ilegal ke Indonesia.

JAKARTA - Masih maraknya barang impor ilegal yang beredar luas di masyarakat memang tidak terlepas dari harganya yang murah karena masuk tidak sesuai dengan prosedur yang lumrah. Masuknya barang ilegal tersebut tidak terlepas dari lemahnya tindakan penegak hukum kepada oknum-oknum yang mencari keuntungan, tetapi merugikan industri dan produk dalam negeri.

Pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan pemberantasan impor ilegal hanya bisa dilakukan jika kebijakan yang diambil konsisten dengan praktik di lapangan yang ditopang oleh penegakan hukum, bukan dengan berbagai macam satgas.

Menurut Maruf, pembentukan satgas bukan menunjukkkan adanya keseriusan dalam menyelesaikan masalah. Sudah ada begitu banyak satgas, dari Satgas Pangan hingga Satgas BLBI, namun persoalan jarang yang terselesaikan.

"Satgas hanya gimmick politik karena kan power sesungguhnya untuk mengubah keadaan ada di kementerian dan Kemenko," kata Maruf.

Maruf menekankan bahwa solusi yang efektif memerlukan kebijakan yang lebih substansial dan implementasi yang konsisten dari kementerian terkait. Menurutnya, satgas sering kali hanya menjadi alat untuk menunjukkan seolah-olah ada tindakan yang diambil, padahal tanpa kebijakan konkret dari kementerian yang berwenang, masalah pokok tidak akan terselesaikan.
Halaman Selanjutnya....


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Eko S

Komentar

Komentar
()

Top