Penegak Hukum Diyakini Netral dalam Pilpres 2019

JAKARTA - Penegak hukum diyakini bersikap netral dan profesional dalam menjalankan tugas-tugasnya menghadapi Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) maupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Hal ini seiring dengan makin maraknya sorotan dari masyarakat baik melalui media cetak, elektronik, maupun online, bahkan melalui media sosial yang menjamur saat ini.

"Aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sudah semakin dewasa. Mereka tidak bisa lagi main-main dalam memberikan rasa aman dan adil kepada masyarakat terutama menghadapi Pemilihan Presiden maupun Pemilu 2019," kata Ketua Umum Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Rakhmat Santoso, seusai audiensi dengan Ketua Komisi Yudisial, di Jakarta, pekan lalu.

Rakhmat yakin, Polri tidak akan memihak dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, dengan didukung oleh kekuatan TNI. Polri pasti akan menindak setiap pelaku kejahatan maupun aksi kerusuhan di dalam proses Pilpres-Pemilu 2019. Mahkamah Konstitusi pun pasti bersikap netral dalam mengadili setiap sengketa Pilpres-Pemilu. Baik Polri maupun Mahkamah Konstitusi tidak akan berani "bermain-main" dalam memberikan rasa keadilan dan keamanan kepada masyarakat.

"Jangan khawatir, sekarang ini kan eranya terbuka, masyarakat bisa mengawasi apakah penegak hukum netral atau tidak. Begitu juga ada DPR dalam mengawasi setiap saat bisa memanggil penegak hukum yang tidak netral, memihak dan tidak profesional dalam menangani proses Pilpres-Pemilu," ujar Rakhmat.

eko/E-3