Pendemo Dilarang Mendekat KPU

Kedutaan Besar Singapura di Indonesia mengeluarkan peringatan keamanan menjelang 22 Mei 2019. Peringatan itu terkait pengumuman hasil Pemilu 2019.

JAKARTA - Tidak kurang dari 50 ribu personel diturunkan polisi dalam mengamankan pengumuman hasil Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

"Kami siap mengamankan hasil pemilu di KPU, nantinya sebanyak 50 ribu personel gabungan TNI-Polri yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan lainnya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, di Jakarta, Senin (20/5).

Argo menjelaskan pihaknya juga akan mengamankan dan menerima permintaan izin elemen masyarakat yang sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya untuk berunjuk rasa.

"Jangan sampai ganggu ketertiban umum dan ganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau melanggar, ada sanksinya bisa dibubarkan sesuai aturan yang ada. Harus ada surat izin dan ada beberapa yang tidak diperbolehkan," jelasnya.

Menurut Argo, nantinya ada sebanyak 1.500 orang yang akan hadir dalam aksi di KPU. Menurutnya, massa tersebut telah melaporkan rencana aksinya ke Polda Metro Jaya.

"Iya sudah, total ada 1.500 massa dan enam surat pemberitahuan yang masuk terkait aksi," tandasnya.

Menurut Argo, secara teknis para pengunjuk rasa dilarang mendekat ke area Gedung KPU. "Itu ada teknis tersendiri, peserta demo dilarang mendekat agar petugas KPU bisa menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan tenang," tutur Argo.

Selain di KPU, Argo mengaku sejumlah tempat-tempat umum turut diberikan pengamanan seperti terminal-terminal, pasar-pasar dan objek vital lainnya.

Peringatan Keamanan

Terkait situasi keamanan, sejumlah kedutaan besar (kedubes) perwakilan negara sahabat telah mengeluarkan peringatan keamanan pada warganya. Kedutaan Besar Singapura di Indonesia misalnya yang mengeluarkan peringatan keamanan menjelang 22 Mei 2019. Peringatan itu disebut terkait pengumuman hasil Pemilu 2019.

"Ada laporan media tentang kemungkinan demonstrasi pada 22 Mei 2019, di sekitar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jalan Imam Bonjol, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan Thamrin, Jakarta. Demonstrasi dan acara massa serupa juga kemungkinan akan terjadi di kota-kota lain di Indonesia," tulis Kedubes Singapura dalam situs resminya. Selain Kedubes Singapura, Kedubes Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan serupa.

Selain di pusat Kota Jakarta, polisi juga mengimbau warga di pinggiran kota untuk tidak beraktivitas di pusat Kota Jakarta pada saat pengumuman hasil pemilu (22/5). Contohnya, polisi mengimbau warga Kabupaten Bekasi untuk tidak menuju Jakarta saat pengumuman hasil Pemilu pada 22 Mei 2019.

Menurut Kapolres Metro Bekasi Kombes Candra Sukma, di Jakarta rawan tindak kejahatan, termasuk terorisme saat pengumuman hasil pemilu. "Amannya sih enggak usah ke Jakarta. Kita pantau dari rumah masing-masing saja hasilnya. Kita imbau jangan ke Jakarta ya, rawan itu. Enggak tahu kalau kelompok terorisnya masih aktif apa enggak," kata Candra, Senin (20/5). Menurutnya, 1.278 personel gabungan TNI/Polri dan satpol PP disiagakan untuk mengamankan wilayah Kabupaten Bekasi.

Menjelang pengumuman hasil pemilu (22/5), semakin banyak pesan beredar di media sosial seputar keberadaan teroris yang masih berkeliaran di tengah masyarakat. Tidak tanggung-tanggung, di dalam pesan yang beredar di grup WhatsApp, misalnya, ada foto wajah orang yang dinyatakan sebagai teroris dan dinyatakan masih bersembunyi di tengah masyarakat.

Dalam pesan yang mengatasnamakan aparat keamanan ini bahkan diberitahukan ciri-ciri fisik dan sepeda motor yang ditumpangi (kedua) terduga teroris tersebut. Sejauh ini kebenaran isi pesan itu sendiri berlum bisa dipastikan apakah hoaks atau benar. jon/P-6