Pendataan Minerba Diperketat

Bambang mengatakan, kehadiran aplikasi yang terintegrasi ini diharapkan menghindari dari interpretasi data yang beragam sehingga meminimalisir persepsi penyelewengan kebijakan. "Kalau datanya berbeda, interpretasinya macam-macam. Layanan online akan menghindari manipulasi atau KKN," tuturnya.

Aplikasi MVP merupakan bagian integral dari pelayanan sistem online di sektor minerba sebelumnya, seperti e-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Minerba One Map Indonesia (MOMI), Minerba One Data (MODI) dan Minerba Online Monitoring System (MOMS).
Penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan makin lama tambah banyak sehingga perusahaan terlayani dengan baik.

Selain itu, kita meningkatkan pembinaaan dan pengawasan.Kita melayani investor, tapi juga melakukan pembinaan karena itu memang tugas Pemerintah.

"Aplikasi tersebut menjadi cikal bakal untuk sistem MVP. Kalau Bapak-Bapak lewat (mengisi) salah satu, maka tidak bisa berproduksi karena tidak mendapatkan Laporan Hasil Produksi (LHP)," jelas Bambang.

Pemerintah memberi tenggat waktu kepada pelaku usaha mineral hingga 1 Januari 2020. "Ini masih ada masa transisi beberapa hari buat sosialisasi dan semacamnya," ungkap Bambang.
Halaman Selanjutnya....