Pendanaan Jangan Bergantung pada APBN

JAKARTA - anggaran perguruan tinggi (PT) jangan melulu bergantung pada APBN. Jika hanya mengandalkan APBN, pengembangannya akan terhambat. Demikian disampaikan, plt Dirjen Diktiristek, Kemendikbudristek, Nizam, di Jakarta, Minggu (20/3).

"Jika membandingkan alokasi APBN dengan 127 PTN, perlu antrean 10 tahun setiap PT untuk investasi atau pengembangan," ujarnya. Dia menambahkan, PT juga tidak hanya mengandalkan uang SPP mahasiswa. Dia mendorong, bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Menurutnya, perubahan status tersebut membuat PTN lebih mandiri dan berdaya saing.

Nizam menegaskan, PTN yang berubah menjadi PTN BH bukan entitas di luar negara. Bentuk PTN BH merupakan institusi nirlaba yang memiliki misi melayani masyarakat secara inklusif.

"PTN BH masih milik negara dan harus menyelanggarakan perguruan tinggi berkualitas dengan memerhatikan kondisi ekonomi masyarakat," tandasnya.

Sementara itu, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Ainun Naim menjabarkan, ada tiga tahapan kunci untuk menjadi PTN BH. Pertama, sosialisasi untuk mencegah kesalahpahaman seperti masalah privatisasi atau naiknya biaya kuliah. Kedua, menentukan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) yang dapat menetapkan kebijakan dan arah PT. Ketiga, melakukan inventarisasi untuk transfer aset.

Dia menyebut, perubahan menjadi PTN BH tentu akan mendapat manfaat yang lebih banyak. PTN BH mampu berkembang secara otonom, mandiri, inovatif, dan kreatif untuk meningkatkan kualitas. "Namun, tentu terdapat tantangan yang besar dan risiko akibat perubahan tersebut," katanya.

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unes), Fathur Rokhman, mengatakan kampusnya tengah mempersiapkan diri untuk menjadi PTN BH. Saat ini Unnes sedang menunggu proses harmonisasi perubahan status perguruan tingginya. "Kita bisa belajar dari kampus yang telah menjadi PTN BH dan langkah yang telah ditempuh," jelasnya.