Pencurian Ikan Masih Marak

Kapal diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak 20 miliar rupiah. Selanjutnya, kapal dikawal menuju Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara, dan diperkirakan tiba pada Selasa (12/3) sekitar pukul 10.00 WIB untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Beberapa hari sebelumnya, KP perikanan juga menangkap satu kapal ilegal berbendera Vietnam di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara. Sama seperti kapal Malaysia tadi, kapal itu masuk ke wilayah RI tanpa disertai dokumen lengkap.

Pengelola Perikanan

Terkait infrastruktur perikanan, KKP memastikan kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) operasional tahun ini. Perairan Rote Ndao merupakan wilayah pengelola perikanan (WPP) 573 dengan potensi perikanan tangkap mencapai 3,19 juta ton per tahun. Begitupun dengan budidaya, sejak lama Rote terkenal dengan kawasan penghasil rumput laut dengan kualitas terbaik.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto menargetkan semua fasilitas, sarana dan prasarana penunjang baik untuk perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pengolahan bisa operasional tahun ini. "Artinya, siklus bisnis perikanan bisa mulai berjalan dan tentunya menjadi awal bagaimana semua potensi kelautan dan perikanan di Rote ini memberikan multiplier effect bagi pergerakan ekonomi," terangnya.
Halaman Selanjutnya....