Penambahan Pabrik Semen Ancam Karyawan di PHK

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberlakukan kebijakan pemberian izin pembangunan pabrik semen secara terbatas. Hal itu dilakukan karena produksi semen dalam negeri saat ini sudah oversupply terutama di masa pandemi Covid-19.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, pada Senin (31/5), mengatakan izin pembangunan pabrik semen baru di Kalimantan akan dilanjutkan, tapi hasil produksinya harus berorientasi ekspor hingga 90 persen karena pasokan dalam negeri melimpah.

Pasar semen saat ini, jelasnya, sudah oversupply hingga 42 juta ton per tahun. Sulawesi misalnya kelebihan pasokan enam juta ton, Jawa 18 juta ton, Sumatera 7-8 juta ton, Kalimantan 4-5 juta ton.

"Di Papua itu total produksi mencapai 1,8 juta ton, penyerapan pasar 1,6-1,7 juta ton. Maka dibuat kesimpulan izin pabrik semen dibuka, tapi khusus untuk pasar Papua. Khusus untuk Kalimantan," kata Bahlil.

Dia tidak menginginkan investasi masuk itu merusak pasar dalam negeri. Maka untuk izin pabrik semen yang lain masih belum dibuka.

"Saya tidak ingin investasi yang masuk merusak pasar dalam negeri. Apalagi mereka ini main harga seperti kacang goreng saja," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, mempertanyakan izin pabrik semen baru di Kalimantan, karena berpotensi menyebabkan ribuan karyawan terkena PHK, terutama kondisi pasar semen yang sudah kelebihan pasokan.

"Saya dapat info dari serikat pekerja semen mengalami ancaman ribuan buruh akan di PHK karena Pak Menteri memberi izin semen baru di Kaltim. Padahal di sana sudah ada dua pabrik. Kan sebelumnya dibilang kalau tidak ada lagi penerbitan izin pabrik baru. Tujuannya apa mau membunuh pabrik semen ada ini? tanya Andre saat rapat itu.