Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Kondisi Perekonomian I Selama Mobilitas Terganggu, Skala Ekonomis Tidak Akan Tercapai

Pemulihan Ekonomi Turun-Naik Karena Warga Kurang Disiplin

Foto : Sumber: BPS, Kemenkeu - KJ/ONES
A   A   A   Pengaturan Font

» Situasi terburuk pada triwulan II-2020 saat penerapan PSBB, ekonomi kontraksi 5,32 persen.

» Pemulihan ekonomi alami kendala karena berbagai langkah pembatasan yang setengah hati.

JAKARTA - Upaya pemerintah memacu pemulihan ekonomi nasional dari keterpurukan akibat dampak Covid-19 bakal turun-naik karena sulitnya mengajak masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan yang ketat.

Rendahnya disiplin masyarakat tersebut menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan yang terkesan tarik-ulur. Saat angka masyarakat yang terinfeksi meningkat, pemerintah melakukan pembatasan gerak barang dan orang yang ketat. Sebaliknya, saat terjadi penurunan kasus baru, pemerintah melonggarkan atau relaksasi pembatasan.

Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI), M Chatib Basri, dalam webinar bertajuk "Economic and Market Outlook 2021 Amid Uncertainty" di Jakarta, Jumat (29/1), mengatakan kebijakan akomodatif dengan mengombinasikan pengetatan dan relaksasi itu terlihat jelas pada kondisi perekonomian nasional.

Situasi terburuk, jelas Chatib, terjadi pada triwulan II-2020 saat pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di awal Covid-19 menyebar di dalam negeri. Makanya, pada triwulan II atau akhir Juni 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi 5,32 persen. Setelah itu, pemerintah mulai melonggarkan kebijakan sehingga aktivitas mulai berjalan dan terlihat pada ekonomi di kuartal III atau akhir September 2020 yang kontraksinya lebih rendah yakni 3,49 persen.

Selain relaksasi, kontraksi juga menurun karena stimulus fiskal yang dikucurkan pemerintah sukses.

Pada triwulan IV, mantan Menteri Keuangan itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi masih negatif dan baru mulai merangkak ke teritori positif pada triwulan I-2021. "Tapi, itu bisa dicapai dengan asumsi pandemi bisa diatasi. Jika tidak maka akan menjadi sangat lamban, naik lalu turun lagi, karena itu penanganan kesehatan kunci pertumbuhan ekonomi," tegas Chatib.

Selama mobilitas terganggu, maka skala ekonomis, jelas Komisaris Utama Bank Mandiri, itu tidak akan tercapai. Jika skala ekonomis tidak tercapai maka perusahaan tidak punya keinginan untuk melakukan ekspansi.

"Selama pandemi masih terjadi, hard protocol harus ada. Selama pembatasan selalu ada, tidak ada insentif buat perusahaan untuk menambah kapasitas. Makanya, tadi saya katakan ekonomi tidak akan bisa pulih selama pandemi tidak bisa di-address dengan baik," kata Chatib.

Kunci pemulihan, paparnya, ada dua yaitu disiplin menjalankan protokol kesehatan dan vaksinasi. Kasus di Wuhan menunjukkan mereka bisa selesai pandemi sebelum vaksin karena punya disiplin. Vietnam juga mencoba melakukan langkah disiplin, demikian juga dengan Singapura dan Thailand.

"Kita mirip dengan India, disiplin tidak punya, salah satunya solusi yah vaksin," kata Chatib.

Tidak Berpengaruh

Upaya penyelesaian dari sisi suplai dengan kebijakan moneter longgar seperti penurunan suku bunga dinilai Chatib tidak terlalu berpengaruh mendorong pemulihan ekonomi. Kendati bunga rendah, sektor riil atau dunia usaha tidak akan mengajukan kredit ke bank produksi mereka tidak ada yang beli.

"Penyelesaian tidak bisa dari supply side, karena kredit nggak bakalan balik. Jadi yang harus dilakukan sekarang ialah mendorong permintaan dulu baru supply side-nya bergerak," kata Chatib.

Bantuan yang paling tepat, tambahnya, adalah dengan mentransfer dana tunai ke kelompok pekerja informal yang paling terpukul. Sembako dinilainya kurang tepat karena tidak semua penerima bantuan kebutuhannya sama.

Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Bambang Budiarto, mengatakan pemulihan ekonomi memang mengalami kendala karena berbagai langkah pembatasan yang setengah hati.

"Sering muncul agenda yang diluncurkan tapi setengah hati. Di satu sisi di-push, tapi di sisi yang lain di-pull. Masyarakat didorong banyak bertransaksi, namun di sisi lain aktivitasnya dibatasi," kata Bambang.

Sementara itu, Direktur Departemen Urusan Fiskal IMF, Vitor Gaspar, dalam sebuah blog menulis tindakan tegas pemerintah diperlukan untuk memastikan vaksinasi yang cepat dan ekstensif untuk melindungi rumah tangga paling rentan dan perusahaan-perusahaan yang layak dipertahankan.

"Covid-19 semakin cepat menyebar di banyak negara dan ketidakpastian sangat tinggi," kata Gaspar. n ers/SB/E-9


Redaktur : Vitto Budi
Penulis : Fredrikus Wolgabrink Sabini, Selocahyo Basoeki Utomo S

Komentar

Komentar
()

Top