Pemprov Kaltim Komitmen Dukung Pembangunan IKN
Gubernur Provinsi Kaltim Isran Noor.
Foto: ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov KaltimBALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berkomitmen mendukung penuh proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo tepatnya di Sepaku Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Menurut Gubernur Kaltim Isran Noor, proses pembangunan IKN harus didukung penuh seluruh lapisan masyarakat, tak terkecuali rakyat Kaltim.
Sebab, lanjut Isran tujuan IKN selain mewujudkan cita-cita pendahulu bangsa yang menginginkan ibu kota negara pindah, juga pemerataan ekonomi di luar Pulau Jawa hingga warisan untuk anak cucu di masa akan datang.
Bahkan, Gubernur Isran menegaskan, biaya pembangunan IKN diperkirakan mencapai kurang lebih 466 triliun rupiah. Baginya, dana tersebut masih kecil dari pembangunan ibu kota baru di sejumlah negara besar di dunia.
"Dengan berbagai kebijakan, jika memang tidak sanggup membangun IKN, serahkan ke Provinsi Kaltim. Karena, melalui sumber daya alam kita yang ada bisa menjadi dasar untuk mendukung pembangunan IKN," tegas Gubernur Isran Noor dalam keterangan resmi diterima di Samarinda, Rabu (25/1).
Biaya yang dibutuhkan itu, sebutnya, jauh lebih kecil dari pembangun ibu kota baru di berbagai negara di dunia. Contohnya, Beijing Selatan dibangun di kawasan Xiongan 8.200 triliun rupiah.
Kemudian di Arab Saudi juga akan membangun kota baru dengan biaya kurang lebih 3.000 triliun rupiah atau setara satu tahun APBN Republik Indonesia.
Belum lagi di Mesir juga dibangun kota baru New Kairo di sebelah Tenggara Kairo kawasannya dengan biaya kurang lebih 646 triliun rupiah.
"Biaya semua itu jauh lebih besar dari alokasi yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN di Indonesia. Jadi, untuk program Presiden Joko Widodo ini bagus saja. Makanya, jika ada yang menyatakan tidak sanggup, serahkan itu ke Provinsi Kaltim. Dengan berbagai kebijakan, Insyallah bisa," tegas Gubernur Isran.
Menurut dia, dari jumlah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan itu, hanya 20 persen yang disiapkan negara untuk pembangunannya. Sisanya akan dilakukan kerja sama dengan investor dalam maupun luar negeri, baik swasta maupun BUMN.
Berita Trending
- 1 Indonesia Tunda Peluncuran Komitmen Iklim Terbaru di COP29 Azerbaijan
- 2 Sejumlah Negara Masih Terpecah soal Penyediaan Dana Iklim
- 3 Penerima LPDP Harus Berkontribusi untuk Negeri
- 4 Ini yang Dilakukan Kemnaker untuk Mendukung Industri Musik
- 5 Ini Kata Pengamat Soal Wacana Terowongan Penghubung Trenggalek ke Tulungagung
Berita Terkini
- Mengagetkan Cawagub DKI Suswono Tidak Bisa Mencoblos di Pilkada Jakarta, Ternyata Ini Penyebabnya
- Waspada yang Akan Bepergian, Hujan Ringan hingga Deras Disertai Petir Mengguyur Indonesia Pada Sabtu
- Rute baru Kereta Cepat Whoosh
- Banjir Kabupaten Bandung
- Memalukan Tawuran Antarwarga di Jaktim Ini, Polisi Tangkap 18 Orang Pelaku