Pemprov Jatim Ajak Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Turut Wujudkan Pemilu 2024 yang Aman dan Damai

Untuk itu, Khofifah menekankan dalam menghadapi potensi dan pemicu konflik dalam Pemilu harus diiringi kewaspadaan dari Bakesbangpol, Danrem, Dandim, Kapolres, Kapolsek, KPUD, Bawaslu, Kejari di masing-masing daerah harus ditingkatkan.

"Saya rasa masing-masing akan punya peta. Bagaimana peta itu akan menjadi referensi kewaspadaan bagi kita semua. Ini bagian dari membangun langkah mitigatif dan interventif," ucapnya.

"Hoaks harus tetap diwaspadai utamanya 3 hari terakhir. Kalau sudah berkomitmen aman, damai dan kondusif, jangan lupa bersinergi dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jangan hanya kerja keras semata, melainkan juga ingat yang Maha menurunkan sukses, Maha memberikan Suasana Kondusif maka beriringan dengan doa menjadi penting," tambahnya menjelaskan.

Lebih jauh disampaikan, dalam upaya penanganan konflik saat Pemilu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah melakukan pelatihan Pra Paralegal Justice yang diperuntukan bagi kepala desa dan lurah dalam beberapa kali (batch). Ini menjadi sarana penting dalam upaya untuk menciptakan langkah-langkah dalam mencari solusi bersama, misalnya melalui mediasi.

"Ini ilmu bagi kepala desa dan lurah. Supaya mereka mengetahui bagaimana hal-hal yang mestinya mereka bisa atasi sesuai kapasitas saat dilatih. Semua materi bersumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)," ucapnya
Halaman Selanjutnya....