Pemprov DKI Jakarta Siapkan Tiga Jurus Atasi Banjir Ibu Kota

JAKARTA - Upaya mengentaskan banjir ibu kota terus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai langkah disiapkan guna mengatasi bencana yang rutin datang setiap musim penghujan ini.

Di antaranya, melalui program naturalisasi sungai, membuat saringan sampah di pintu-pintu air hingga melakukan gerakan masif pembuatan drainase vertikal (sumur resapan) di Jakarta.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan tahun depan, pihaknya membangun saringan besar yang berfungsi sebagai penyaring sampah. Mengingat selama ini sampah menjadi penyebab utama terhambatnya arus air di sungai-sungai Jakarta. Sehingga air kerap meluber ke daerah permukiman. Saringan besar ini akan menyerupai bendungan dan akan dibangun di 13 sungai di Jakarta.

"Saringan sampah ini akan menyaring sampah supaya tidak masuk ke dalam kota. Sehingga bisa dibersihkan sebelum sampai ke Pintu Air Manggarai," kata Anies.

Langkah penanganan banjir lainnya adalah melakukan gerakan masif drainase vertikal di seluruh wilayah. Serta, melakukan percepatan pembangunan waduk sebagai kolam menampung air hujan di sekitar hulu. Sehingga aliran air ke hilir, volumenya dapat terkendali.

Kemudian menormalisasi sungai diiringi dengan naturalisasi sungai. Ia menginginkan naturalisasi sungai di Jakarta kelak bisa seperti sungai di Singapura. Pembetonan di bantaran sungai yang sudah terlanjur dilakukan tak perlu dibongkar. Melainkan, dengan menutupi dinding beton dengan pohon rambat. Selain melakukan naturalisasi sungai, Pemprov DKI Jakarta juga telah tengah mengebut normalisasi 14 waduk.

Pembebasan Lahan

Lebih lanjut orang nomor satu di ibu kota ini memastikan bahwa program pembebasan lahan guna mendukung normalisasi sungai terus berjalan. "Kita jalan terus. Mudah-mudahan tidak ada masalah nantinya," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI, Teguh Hendarwan mengakui bila masalah pembebasan lahan memang menjadi kendala pihaknya melakukan normalisasi. Seperti normalisasi Kali Ciliwung misalnya.

Warga yang terkena proyek normalisasi harus direlokasi dulu ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan ada juga yang harus melalui proses ganti rugi terlebih dahulu.

Naturalisasi Sungai

Adapun strategi lain yang bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta ialah melalui naturalisasi sungai. Sepanjang tahun 2018 ini, Dinas SDA DKI telah melakukan naturalisasi di 14 waduk dan embung. Di antaranya terhadap Waduk Cimanggis, Embung Aselih, Embung Jalan Cendrawasih, Waduk Pekayon, Waduk Pondok Rangon, Embung Jalan Sejuk, Waduk Cilangkap Giri Kencana, Waduk Jagakarsa, Waduk Jakan Kaja, Kalibaru Timur, Waduk Kampung Rambutan, Waduk Babek TNI, Embung Kelurahan Semper Barat dan Embung Jalan Cilincing Kesatrian.

"Naturalisasi merupakan cara mengelola kali, saluran, waduk, situ, embung melalui konsep pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir, serta konservasi. Salah satu metode yang diterapkan adalah dengan membuat tanah merah atau bronjong batu kali yang dibentuk berundak. Kemudian dilakukan penghijauan di sana," jelas Teguh.

Sedangkan menyangkut pembangunan drainase vertical, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta, Ricki Marojahan Mulia, mengaku telah membangun dan uji coba system tersebut. "Sumur resapan yang dibangun dan diuji coba berupa 3 sumur resapan dangkal dan 1 sumur resapan sedang pada objek berbeda. Dan sudah dimulai sejak awal Oktober lalu," kata Ricki.

Hasilnya memang terbukti bila drainase vertical mampu mengurangi banjir secara signikan. Karenanya di tahun depan, Ricki menyatakan akan 1.333 titik drainase vertical. Lalu di tahun 2020, ditargetkan akan terbangun lagi sumur resapan sebanyak 1.334 titik. Kemudian pada tahun 2021, akan ada penambahan sumur resapan sebanyak 1.334 titik dan begitu juga di 2022 dengan jumlah yang sama penambahan sumur resapan.