Pemprov DKI Harus Optimalkan Aset-aset

"BPAD harus proaktif menggandeng semua pemangku kepentingan seperti wali kota, camat, lurah, hingga RW dan RT untuk menata aset," ujarnya. Selain itu, Hardiyanto juga minta Heru Budi mempekerjakan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dalam mengurus pemeliharaan dan menjaga aset milik DKI.

"Pekerjakan orang yang benar-benar berkompeten dalam organisasi Tim Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah atau TP3W di tiap wali kota dan kabupaten," tegasnya. Menurutnya, pengamanan oleh Pemprov bisa dilakukan dengan memetakan dan mendata seluruh aset. Lalu menerbitkan sertifikat hak atas aset yang terbukti milik pemerintah daerah.

Apalagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta telah menargetkan 4.000 aset milik DKI bisa tersertifikasi hingga akhir 2023. Penerbitan sertifikat aset DKI sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap aset pemerintah daerah. Jika sudah disertifikasi, aset tidak akan pindah ke oknum atau mafia tanah.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menyebut, banyak aset negara di Jakarta dikuasai dan diserobot orang. "Berdasarkan laporan, ternyata di Jakarta banyak aset barang milik Negara. Sayangnya aset-aset tersebut banyak diduduki. Kita sulit menertibkannya," tandas Rionald. Ant/G-1