Pemkab Terus Entaskan Warga Miskin di Garut

Rudi Gunawan dan Helmy, pasangan bupati dan wakil bupati tetap akur dan kompak, setidaknya mereka tetap berpasangan pada periode kedua memimpin di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar). Pada Pilkada 2018, mereka bersama-sama maju kembali dan terpilih untuk periode kedua sebagai bupati dan wakil bupati Garut, hingga tahun 2024.

Mereka sudah tidak asing lagi dengan masalah serta program ke depan yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang ada. Sejumlah program sejak lima tahun terakhir sudah dilakukan dan di periode kedua ini, mereka pun akan melakukan berbagai upaya untuk menyejahterakan warga Garut.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, wartawan Koran Jakarta, Teguh Rahardjo berkesempatan mewawancarai Bupati Garut, Rudi Gunawan, di Gedung Sate, Bandung, belum lama ini. Berikut petikan selengkapnya.

Apa saja program 100 hari setelah kembali memimpin Garut?

Dalam 100 hari kepemimpinan pada periode kedua, kami akan melanjutkan yang sudah kami buat sebelumnya dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) serta akuntabilitas aparat. Mudah-mudahan akuntabilitas Kabupaten Garut bisa naik dari B menjadi BB.

Inginnya sih bisa A, tapi kami sadar, belum akan mampu ke sana. Jadi menjadi BB sudah sangat bagus. Sebab desa kami itu sangat banyak, mencapai 421 desa. Kami ingin pemerintahan berjalan secara transparan dan adil.

Garut juga dikenal sebagai daerah dengan penduduk miskin terbanyak di Jabar, bagaimana upaya pengentasannya?

Periode pertama kepemimpinan kami, saat awal masuk kemiskinan mencapai di atas 12 persen, tapi saat ini sudah turun, menjadi 9 persen. Artinya ada pengurangan jumlah warga miskin, mereka menjadi sejahtera. Kami akan terus fokus pengentasan kemiskinan ini. IPM juga akan terus ditingkatkan dengan pendidikan yang bagus dan kesejahteraan pendapatan masyarakat.

Adakah pesan khusus dari Gubernur Jabar?

Menjaga integritas. Alhamdulilah, periode kepemimpinan kami sudah terbukti, kami mulus, tidak ada pelanggaran integritas atau korupsi. Kami menerapkan transparansi untuk mengukur integritas aparatur, sejak dari bawah dari tingkat desa. Kami tegaskan jangan ada kongkalikong sebab selalu ada pengawasan dari Kemendagri dan KPK.

Bagaimana mencegah terjadinya korupsi?

Sistem sudah ada dan berjalan baik untuk mencegah KKN. Kami menegaskan jika pejabat memiliki integritas yang baik, otomatis bawahannya akan mengikuti. Buktinya lima tahun ini kami salah satu yang mendapatkan apresiasi dari KPK. Saya kan latar belakangnya orang hukum (mantan pengacara). Sistem yang baik harus dijaga sebab ini juga salah satu yang dapat mendorong kita mengurangi kemiskinan di Garut. Menjaga integritas melayani masyarakat, kuatkan moral.

Bagaimana caranya?

Kami menerapkan pelayanan secara satu pintu, dengan sistem yang jelas. Kami juga berlakukan anggaran untuk camat reward, lalu ada dana kelurahan sebesar 1,1 miliar rupiah. Dana desa yang sudah ada kami salurkan sesuai aturan dan kebutuhan prioritas.

Kami juga dinamis dalam melayani, tidak menunggu, kadang harus mendatangi masyarakat. Memang tidak banyak diketahui media, karena yang kami kejakan bukan untuk pencitraan tapi harus dirasakan langsung. Tersalurnya dana desa ini tentu meningkatkan kesejahteraan desa.

Hubungan dengan pihak lain seperti DPRD dan kelompok masyarakat bagaimana?

Garut itu luas dan dinamika politiknya sangat dinamis, peta politik selalu berubah. Bayangkan saja ada 800 LSM di Garut dari yang kecil dan besar. Sekecil apapun gejolak akan muncul protes, komentar, dan pendapat dari masyarakat. Semua itu kami tampung sebaik-baiknya. Mereka sangat kritis tapi baik untuk kami.

Saya berharap ke depan akan ada saluran dan mekanisme yang pas untuk menyatakan pendapat sehingga bisa meningkatkan kinerja pemerintah Garut. Kami menekankan kekompakan semua pihak, seperti halnya kami berdua kompak sampai saat ini. Kami tidak suka koncoisme. Dengan DPRD kami erat bekerja sama membuat peraturan daerah untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, koalisi kami bangun dengan baik.

Bagaimana mengembangkan potensi wisata?

Ada banyak lokasi wisata yang akan kami kembangkan. Salah satunya Situ Bagendit. Kebetulan ada bantuan dari Provinsi Jabar senilai 30 miliar rupiah. Ada juga dari APBD Garut serta bantuan dari Presiden Joko Widodo. Itu diutarakan saat Presiden berkunjung ke Garut.

Luas Bagendit mencapai 150 hektare, tentunya tidak bisa mengandalkan dana pembangunan dari pemerintah, kami mengajak pihak ketiga atau swasta ikut serta membangun fasilitas di sana. Misalnya membangun hotel. Sudah ada pihak swasta yang ingin membangun hotel di sana. Kemudian rencana revitalisasi KA Garut- Cibatu akan kami siapkan, terutama untuk mendukung wisata minat khusus.

N-3