Pemindahan IKN Jangan Dipaksakan

JAKARTA - Pemerintah diminta menunda rencana pemindahan Ibu Kota Negara, mengingat saat ini dinilai bukan momentum yang tepat lantaran pandemi Covid-19 belum berakhir. Negara dinilai tidak memiliki kapasitas ekonomi dan keuangan memadai untuk membiayai pembangunan Ibu Kota baru.

Utang pemerintah terus meningkat yang sekarang diperkirakan berjumlah 6.300 triliun rupiah dan diperkirakan akan berjumlah 10.000 triliun rupiah pada 2024. Kondisi tersebut dikhawatirkan cukup membebani perekonomian.

Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor pajak justru semakin turun yang diukur dari tax ratio-nya. Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020 mencapai 7,9 persen, di bawah capaian pada 2018 sebesar 10,2 persen.

Pada saat bersamaan, pertumbuhan ekonomi juga dalam tren penurunan. Sebagai catatan, pada 1976- pertengahan 1980-an, ekonomi tumbuh 8 persen, pada periode 1987- 1996 tumbuh 7 persen, pada periode 2005-2011 ekonomi tumbuh 6 persen dan periode 2012-2018 tumbuh 5 persen.

Ekonom Senior, Fadhil Hasan, menilai fundamental ekonomi bisa dikatakan lemah bahkan sebelum pandemi Covid- 19. Dia menambahkan pertumbuhan industri manufaktur sebesar 2,3 persen, sementara ekonomi tumbuh sebesar 4,6 persen pada 2009, dan pada 2018 komposisinya belum berubah banyak.
Halaman Selanjutnya....