Pemindahan IKN Jangan Dipaksakan

"Ini hanya akan menambah beban perekonomian," tegas Fadhil dalam diskusi terkait pemindahan Ibu Kota baru di Jakarta akhir pekan lalu.

Bagi Fadhil, argumentasi pembiayaan IKN dari swasta sulit diterima sebab partisipasi swasta bisa terealisasi jika kondisi perekonomian dalam keadaan baik dengan tren yang meningkat dan kondisi iklim investasi kondusif. Menurutnya, wacana pemindahan Ibu Kota hanya terjadi di kalangan elite dan lebih bersifat teknokratis, kurang partisipatif dan akuntabel.

"Terjadi gap antara publik dan negara dalam wacana pemindahan Ibu Kota ini, padahal ini mestinya menjadi wacana publik, dikenal luas," ujarnya.

Fadhil menambahkan, DPR pun baru akan membahas RUU Ibu Kota ini tahun ini. Bahkan, draf RUU dari pemerintah pun belum DPR terima. Artinya, peletakan batu pertama pembangunan Ibu Kota ini dilakukan tanpa ada payung hukumnya.

Seperti diketahui, pembangunan IKN akan dimulai tahun ini, bahkan peletakan batu pertama secara resmi akan dilakukan pada Ramadan ini. Target pembangunan IKN baru hingga 2024 mencakup pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 56,000 hektare (ha) dengan sarana dan prasarana pendukungnya dari 256,142 ribu ha dan sisanya dipersiapkan untuk selanjutnya dibangun pembangunan kota termasuk areal hijau dan terbuka.
Halaman Selanjutnya....