Pemimpin yang Bertanggung Jawab atas Janji-Janji Kampanyenya

JAKARTA - Di antara sekian banyak tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada), tahapan kampanye seharusnya menjadi hal yang paling penting bagi rakyat. Di tahap kampanye inilah para calon kepala daerah memberitahukan janjinya kepada masyarakat tentang apa yang akan dikerjakannya jika nanti ia terpilih.

Bagi calon pemilih, janji kampanye seharusnya bisa dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan pilihan pada saat pencoblosan. Namun sayang, pada kenyataannya sebagian besar rakyat acuh tak acuh dengan kampanye dan bahkan dengan pilkada itu sendiri karena pilkada sekadar rutinitas yang belum tentu memberikan dampak langsung terhadap perbaikan kehidupan mereka. Terjadinya penurunan partisipasi masyarakat dalam pilkada adalah salah satu bukti nyata.

Bahkan dalam pilkada, menurut Dosen UII Jogja, Jamaludin Ghofur, ada kasus di mana jumlah suara golput (masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya) lebih besar dari suara kemenangan kandidat. Alasan mendasar yang melatarbelakangi munculnya kekecewaan masyarakat tersebut karena janji-janji saat kampanye yang tidak pernah menjadi kenyataan. Jangankan menjadi kenyataan, dibicarakan lagi atau disinggung saja selama dia menjadi pemimpin, tidak pernah sama sekali.

Namun, itu semua tidak berlaku bagi Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Gubernur yang belum genap tiga tahun memimpin provinsi di ujung selatan Pulau Sumatera tersebut membuat gebrakan baru. Dalam acara Refleksi Akhir Tahun beberapa hari lalu, Arinal memaparkan secara rinci capaian 33 Janji Kampanye yang sudah diubahnya menjadi Janji Kerja untuk menjadikan Rakyat Lampung Berjaya.

"Dalam pelaksanaannya, Janji Kerja berjalan sebagaimana mestinya. Kita mendapat apresiasi dari pemerintah pusat, baik dari sektor pertanian, kenyamanan berusaha, dan tata kelola pemerintahan. Bahkan, Provinsi Lampung juga mendapatkan penghargaan 9 provinsi terbaik, " kata Arinal.
Halaman Selanjutnya....