Pemimpin Harus Beri Contoh Bersih dari Korupsi

Misalnya, anggaran Perlindungan Sosial ratusan triliun yang tidak tepat sasaran meski tiap tahun naik. Anggaran Perlinsos pada 2024 tercatat 496,8 triliun rupiah dan pada APBN 2025 dialokasikan sebesar 504,7 triliun rupiah.

"Kebocoran itu bisa terjadi karena korupsi, ketidakefisienan birokrasi, dan lemahnya pengawasan. Kebocoran ini akan membuat kebijkan redistribusi bansos tidak akan efektif entaskan kemiskinan," tegasnya. Selain itu, juga adanya ketimpangan sosial, di mana para elite atau mereka yang memiliki akses ke sumber daya negara mendapat keuntungan, sementara masyarakat miskin tidak mendapat apa-apa, sehingga jurang ketimpangan semakin lebar dan pada akhirnya kemiskinan tetap ada dan tak terselesaikan.

Sementara itu, peneliti ekonomi Celios, Nailul Huda, mengatakan kebocoran APBN sebenarnya dimulai saat penarikan penerimaan negara, di mana banyak oknum aparat yang mengambil untung pribadi, sehingga mengurangi pendapatan yang seharusnya disetorkan ke kas negara.