Pemimpin Dunia Kecam Kudeta di Myanmar

NAYPYIDAW - Para pemimpin dunia mengecam kudeta militer di Myanmar. Negara-negara Barat menyerukan militer Myanmar untuk segera membebaskan para pemimpin sipil yang ditahan.

Militer Myanmar merebut kekuasaan lewat kudeta tak berdarah, Senin (1/2), dan menahan Presiden Myanmar, Win Mynt, Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, serta sejumlah tokoh senior dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau National League for Democracy (NLD).

Kudeta militer itu dipimpin langsung Panglima Tertinggi Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. Militer melanjutkan kudeta itu dengan mengumumkan keadaan darurat, dan melantik mantan Jenderal Myint Swe sebagai Penjabat Presiden.

Kudeta militer Myanmar berawal dari sengketa hasil pemilu tahun lalu yang dimenangkan oleh Partai NLD-nya Aung San Suu Kyi. Militer Myanmar menuding pemilu pada November 2020 itu curang, dan mengancam akan mengambil tindakan. NLD saat itu menang telak, meraup 83 persen kursi dan melanjutkan pemerintahan demokrasi Myanmar, yang baru satu dekade lepas dari kediktatoran militer selama hampir 50 tahun

Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson, mengecam kudeta militer dan penahanan pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan," ucap PM Johnson dalam pernyataan via Twitter.

Seruan serupa disampaikan oleh Presiden Dewan Eropa, Charles Michel."Saya mengecam keras kudeta di Myanmar. Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan," imbuhnya.

Kecaman juga datang dari Amerika Serikat (AS), Australia, Norwegia, Kanada, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, dan Australia juga turut mengutuk kudeta tersebut.

Sementara itu, Tiongkok memilih tidak mengecam. "Tiongkok merupakan tetangga yang bersahabat bagi Myanmar dan berharap agar berbagai pihak di Myanmar akan menyelesaikan perbedaan mereka secara pantas," ucap Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin. n SB/AFP/P-4