Pemimpin Daerah Dinilai Lebih Adaptable Hadapi Covid -19

Di lain pihak, Dr. Rahmat menyayangkan keputusan pemerintah pusat dalam membuat kebijakan yang masih dinilai simbolik. Ia menyebutkan sebuah kebijakan harusnya ada substansi dan strategi di baliknya. "Keputusan-keputusan pemerintah pusat untuk menangani Covid-19 masih bersifat top down atau dari atas ke bawah," komentar Dr. Rahmat.

Sementara itu, Ahli Psikologi Sosial Dicky Pelupessy menganggap komunitas adalah aktor terpenting dalam mengatasi wabah pandemi Covid-19.
"Kita memang punya negara, dan negara punya kebijakan. Tetapi, kita tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada negara," ujarnya. Meski begitu, Dicky menegaskan bukan berarti negara bisa lepas tangan sepenuhnya. "Negara, lewat kepemimpinan, menguatkan komunitas. Negara memampukan komunitas untuk beraksi dan beradaptasi menghadapi peristiwa yang dialami secara kolektif ini," tukas dia.

Ketua Policy Center ILUNI UI Mohammad Jibriel Avessina menegaskan bahwa negara, kepemimpinan, dan resiliensi komunitas adalah komponen yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Untuk itu, Policy Center sudah menerbitkan kertas kerja untuk memberikan rekomendasi penanganan Covid-19 kepada pemerintah. "Salah satu rekomendasinya adalah di bidang sosial politik atau disebut dengan solidaritas terpimpin," sebut Jibriel

Konsep tersebut merupakan kolaborasi antara kepemimpinan kooperatif dan fenomena solidaritas yang ada di masyarakat. Dia memaparkan bahwa solidaritas masyarakat yang ada harusnya dipimpin. Namun, saat ini seolah-olah solidaritas kebijakan pemerintah

berjalan di satu sisi dan solidaritas sosial di masyarakat berjalan di sisi yang lain.
Halaman Selanjutnya....