Pemilu Langsung itu Sangat Mahal

Indonesia kini menjadi salah satu negara demokrasi terbesar karena mampu menggelar pemilu secara langsung dan juga pilkada langsung.

Jakarta - Demokrasi langsung yang diterapkan Indonesia baik dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) dari sisi ongkos atau biayanya sangat mahal. Baik yang harus ditanggung pemerintah pusat dan daerah maupun oleh peserta atau kandidat. Ekses biaya politik yang snagat tinggi itulah yang kerap menjermuskan sebagaian kepala daerah pada praktik suap dan korupsi.

Namun demikian, banyaknya kepadala daerah yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dekade belakangan ini, tidak ada kaitannya dengan penerapan UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu, dan UU No.10/2016 tentang Pilkada. Sehingga kepala daerah yang terpilih dan kena OTT tetap sah menjadi kepala daerah sampai ada kekuatan hukum tetap, atau mengundurkan diri.

Apalagi ada 36 kepala daerah status tersangkanya digantung karena tak cukup bukti. Demikian rangkuman dari diskusi bertema "Marak Kepala Daerah di OTT, Sejauh Mana UU No 10/2016 Diterapkan Penyelenggara Pemilu?" yang digelar di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (19/9). Narasumber dalam diskusi ini adalah politisi PAN Yandri Susanto, anggota Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Rachamd Bagja, dan pengamat politik dari Voxvol Center, Pangi Syarwi Chaniago.

Politisi PAN Yandri Susanto mengakui jika sulit dalam mengikuti pemilu tanpa danapendayang memadai. Sebab, untuk kampanye Pilkada saja bisa membutuhkan 285 miliar rupiah yang digunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, kaos, musik penghibur, dan kebutuhan lainnya. Selain itu masyarakat saat ini sulit bisa menghadiri kampanye tanpa diberi transport. Mengapa? Mereka selalu mengatakan kedatangannya di kampanye itu pakai bensin, meninggalkan pekerjaannya di sawah, ladang, dan sebagainya, yang jika dihitung dalam sehari bisa mendapatkan 100 ribu rupiah hingga 150 ribu rupiah.
Halaman Selanjutnya....