Pemilu Ditunda Setelah Junta Perpanjang Keadaan Darurat

YANGON - Junta militer yang berkuasa di Myanmar pada Rabu (1/2) mengumumkan perpanjangan status keadaan darurat yang secara efektif akan menunda pelaksanaan pemilu yang telah dijanjikan junta untuk diadakan pada Agustus. Perpanjangan status keadaan darurat diambil karena junta masih harus berupaya memerangi pergerakan antikudeta di seluruh negeri.

Keadaan darurat seharusnya berakhir pada akhir Januari lalu dan dengan berakhirnya status itu maka junta akan mengumumkan persiapan pelaksanaan pemilu.

"Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, menyatakan bahwa lebih dari sepertiga kotapraja belum berada di bawah kendali penuh militer," demikian pernyataan junta seperti dilaporkan oleh media pemerintah pada Rabu.

"Oleh karena itu keadaan darurat akan diperpanjang selama enam bulan lagi mulai dari 1 Februari," kata penjabat presiden, Myint Swe, seperti dikutip oleh media pemerintah.

Pengakuan itu datang pada peringatan kedua penggulingan kekuasaan oleh militer pada 2021 dan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional setuju untuk memperpanjang keadaan darurat yang diumumkan ketika para jenderal menggulingkan pemerintahan sipil pimpinan Aung San Suu Kyi dua tahun lalu.
Halaman Selanjutnya....