Pemerintah Waspadai Kenaikan Batas Utang AS

JAKARTA - Pemerintah Indonesia mulai mewaspadai keadaan fiskal Amerika Serikat (AS), termasuk mengenai debt ceiling atau batas utang pemerintah negara tersebut yang melonjak tinggi.

"Ini faktor yang harus terus di waspadai," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit di Jakarta, Rabu (29/9).

Sri Mulyani juga mewaspadai potensi terjadinya pengetatan kebijakan moneter atau tapering off dari Federal Reserve (The Fed) serta krisis yang sedang dialami oleh raksasa properti di Tiongkok yaitu Evergrande.

Menurutnya, berbagai krisis tersebut akan memberikan dampak besar terhadap ekonomi global termasuk dalam upaya pemulihan dari dampak Covid-19. Dia menegaskan pemerintah akan terus menjaga pemulihan ekonomi domestik sekaligus melihat perkembangan krisis itu mengingat sifatnya yang sangat dinamis.

"Sambil melihat dan menjaga pemulihan ekonomi domestik kita, kita tidak lengah terhadap perubahan global yang sangat dinamis. Saat ini maupun 2022," tegasnya.

Dia menjelaskan fokus pemerintah melalui anggaran tahun depan adalah untuk sektor prioritas seperti sektor kesehatan, reformasi pendidikan, hingga jaminan sosial. "Kita akan lakukan belanja yang semakin efisien dan transfer ke daerah yang semakin berkualitas," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah telah mengucurkan sebanyak 468,9 triliun rupiah dana desa sejak 2015-2022. Dia mengatakan, pada 2021, pemerintah meminta setidaknya 8 persen dari dana desa di setiap desa digunakan untuk menangani Covid-19. Pada 2021, pemerintah menganggarkan dana desa sebesar 72 triliun rupiah.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Suminto mengatakan bahwa besaran dana desa terus meningkat setiap tahun. Pada 2015, pemerintah baru menyalurkan dana desa sebesar 20,7 triliun rupiah.