Pemerintah Usulkan Tambahan Kuota LPG

Jakarta - Pemerintah mengusulkan penambahan pasokan lequified petroleum gas (LPG) dalam Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM di RAPBN 2019. Penambahan itu untuk menghindari terjadinya kelangkaan LPG ukuran 3 kilogram (kg) di masyarakat akibat faktor perekonomian.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan masalah LPG 3 kg sensitif sehingga jangan sampai terjadi kelangkaan. "Pemerintah akan terus mengupayakan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat. Kalau ketersediaanya hanya 6,4 juta metricton (MT) dikhawatirkan terjadi kelangkaan di banyak tempat, karena itu kami ajukan 6,9 juta MT. Angka itu sudah termasuk ekspansi konservasi minyak tanah ke LPG," ujar Jonan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, akhir pekan lalu.

Jonan menjelaskan peningkatan volume LPG 3 kg tersebut akan meningkatkan besaran subsidi pemerintah dari sebelumnya. Jonan menambahkan harga LPG 3 kg ini sudah 12 tahun tidak dinaikkan karena menjaga daya beli masyarakat.

Secara statistik, kebutuhan LPG 3 Kg di masyarakat terus meningkat seiring tumbuhnya perekonomian masyarakat. Konsumsi LPG 3 kg tahun 2015 mencapai 5.567.484 MTon, tahun 2016 sebesar 6.028.420 MTon, dan tahun 2017 sebesar 6.305.422 MTon.

Tahun ini, realisasi LPG 3 kg hingga Agustus lalu mencapai 4,334 juta MT, diperkirakan hingga akhir 2018, konsumsi LPG 3 kg akan mencapai 6,620 juta MT termasuk antisipasi kebutuhan hari Natal dan Tahun Baru.

Usulan Pemerintah menaikkan pasokan LPG 3 kg ini akan dibahas lebih lanjut dan ditetapkan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin, (17/9).

"Lifting" Migas

Terkait energi, Jonan juga mengusulkan lifting minyak dan gas bumi (migas) untuk RAPBN 2019 sebesar 2 juta barrel oil equivalent per day (BOEPD). Angka tersebut lebih tinggi dari 2018 sebesar 1,921 juta BOEPD dengan biaya produksi (cost recovery) 10,22 milIar dollar AS lebih rendah dari outlook pada 2018 sebesar 11,34 miliar dollar AS.

Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, realisasi cost recovery hingga akhir agustus 2018 sebesar 7,77 miliar dollar AS dan outlooknya sebesar 11, 34 miliar dollar AS. Untuk mengurangi cost recovery ini, menurut Jonan tidak banyak yang bisa dilakukan, paling banyak satu pertiga atau 40 persen karena sisanya merupakan sisa bawaan dari masa kontraknya puluhan tahun yang lalu.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amin Sunaryadi menambahkan, lifting minyak bumi akan didominasi oleh 12 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) seperti PT. Chevron Pacific Indonesia, Mobil Cepu LTD, PT. Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi yang menghasilkan lifting hingga 88 persen dari lifting minyak nasional.

ers/E-10