Pemerintah Tandingan Sambut Seruan Asean

YANGON - Pemerintah tandingan Myanmar yang terdiri dari para mantan anggota parlemen tersingkir, menyambut seruan para pemimpin negara Asia tenggara yang meminta diakhirinya tindak kekerasan oleh militer. Seruan para pemimpin negara Asia tenggara itu disampaikan setelah mereka merundingkan krisis di Myanmar dalam KTT Association of Southeast Asian Nations (Asean) di Jakarta yang juga turut dihadiri pemimpin junta di Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Dalam KTT itu yang digelar Sabtu (24/4), Jenderal Min Aung Hlaing bertemu dengan para pemimpin negara Asean. KTT itu berakhir dengan menghasilkan konsensus penghentian segera aksi kekerasan di Myanmar.

Isi konsensus Asean juga menambahkan akan ada utusan khusus Asean yang bertugas memfasilitasi mediasi antara semua pihak dan ada jaminan bahwa utusan ini bisa melakukan perjalanan ke Myanmar. Sayangnya konsensus Asean ini tak mengeluarkan seruan bagi pembebasan semua tahanan politik.

Seorang juru bicara dari pemerintah tandingan yang dikenal sebagai Pemerintah Persatuan Nasional (National Unity Government/NUG) pada Sabtu mengatakan pernyataan Asean sebagai berita yang menggembirakan.

"Kami menantikan tindakan tegas dari Asean untuk menindaklanjuti keputusannya dan memulihkan demokrasi dan kebebasan kami bagi rakyat kami dan untuk kawasan ini," kata Dr Sasa, Menteri Kerja Sama Internasional NUG, yang saat ini masih bersembunyi dengan anggota anggota parlemen lainnya.

Anggota parlemen yang sebagian besar adalah anggota dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD) yang diketuai Aung San Suu Kyi ini, saat ini tengah dicari junta di Myanmar karena dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi.

Menanggapi tercapainya konsensus Asean, Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews, menyatakan bahwa konsensus belum jadi jaminan bagi seberapa jauh keefektifannya Asean dalam mempengaruhi situasi krisis di Myanmar.

Kekerasan Terus Terjadi

Sejak junta menyingkirkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari lalu, setiap hari di Myanmar terjadi aksi protes dan gerakan pembangkangan sipil. Untuk menghentikan aksi protes, pasukan keamanan dikerahkan.

Menurut keterangan kelompok pemantau lokal Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), penghentian aksi unjuk rasa oleh pasukan keamanan di Myanmar sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 740 orang tewas dan 3.389 orang telah dijebloskan ke penjara.

Sementara itu harian milik pemerintah New Light of Myanmar pada edisi Minggu (25/4) menulis kunjungan Jenderal Min Aung Hlaing ke Jakarta untuk membahas perubahan politik dan dalam tulisannya sama sekali tak menyinggung soal konsensus Asean untuk menghentikan aksi kekerasan berdarah.

Sedangkan media berita independen di Myanmar, The Irrawaddy, menyatakan saat Jenderal Min Aung Hlaing menghadiri KTT Asean, tindak kekerasan oleh tentara dan polisi masih terus terjadi dalam sebuah aksi protes di dekat Ibu Kota Naypyidaw.

"(Aksi penembakan oleh pasukan keamanan) masih terus terjadi," ucap pendiri The Irrawaddy, Aung Zaw, sembari menerangkan bahwa sebagian besar stafnya saat ini masih dalam persembunyian. AFP/I-1