Pemerintah Tak Pernah Intervensi

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak pernah mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan, baik dalam kasus SP3 Habib Rizieq maupun kasus ditolaknya gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Tjahjo itu semua murni proses hukum. Pemerintah, apalagi Presiden tak pernah intervensi.

"Ini murni sebuah proses penyidikan yang oleh kepolisian tidak ditemukan bukti yang kuat,"kata Tjahjo di Jakarta, Senin (7/5). Tjahjo meminta semua pihak hendaknya mempercayai kerja aparat penegak hukum. Dan, harus menghormati proses hukum yang berjalan. Jangan kemudian, sedikitsedikit menyalahkan pemerintah. Pemerintah tak pernah melakukan intervensi.

"Jangan terus disalahkan pemerintah. Ini enggak ada hubungannya dengan pemerintah, enggak ada intervensi pemerintah. Ini murni sebuah proses penyidikan," kata Tjahjo. Kata Tjahjo, salah jika kemudian dipersepsikan hanya karena ada SP3 lantas itu ada intervensi. Dan, SP3 Habib Rizieq juga tak ada kaitannya dengan pertemuan Presiden dengan alumni 212.

Pastinya, kepolisian sudah bekerja profesional. "Saya kira kepolisian sekarang sudah sangat profesional untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan sebagainya ada proses pembuktian yang cukup," ujarnya. Sementara terkait putusan PTUN yang menolak gugatan HTI, Tjahjo mempersilahkan jika memang ada yang merasa tak puas. Termasuk bila HTI ajukan banding.

Yang penting masing-masing pihak menghormati proses hukum yang berjalan. "Silahkan masing- masing punya hak hukum," katanya. Saat ditanya apakah putusan PTUN disambut gembira oleh pemerintah, Tjahjo menjawab diplomatis. Intinya pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan. Ia juga menegaskan, pemerintah tak pernah menyumbat kelompok atau organisasi yang merasa tak puas lalu menempuh jalur hukum.

Dan jika kemudian ada yang tak puas kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi, pemerintah juga tak bisa menghalanginya. "Sebagai organisasi yang ada di negara kita akar hukumnya kita berikan semua. Enggak menghambat. MK sudah diputuskan, sekarang PTUN udah, mau banding silahkan," kata dia.

Tjahjo juga sempat mengomentari kasus di acara Car Free Day. Menurut Tjahjo, jika merujuk pada peraturan gubernur, Car Free Day adalah ajang bagi publik berrekreatif. Ini ajang yang sifatnya fun. Bukan ajang politik. Harusnya yang ikut Car Free Day mentaati apa yang diatur dalam peraturan gubernur. "Kan sudah diingatkan bahwa forumnya beda. Saya kira gubernur dan wakil gubernur tahu persis bahwa CFD itu untuk hal-hal yang buat masyarakat luas. Jangan orang mau olahraga rekreasi harus diributkan maslaah politik," katanya. ags/AR-3