Pemerintah Susun Ulang Sistem Perlindungan Sosial

JAKARTA - Pemerintah akan merancang ulang sistem bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

"Ke depan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa," ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, usai mengikuti rapat dengan Presiden Joko Widodo, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko PMK Muhadjir Effendy, di Istana Kepresidenan, Selasa (5/1).

Menurut Suharso, ada dua hal yang menjadi sasaran perbaikan. Pertama, mengenai ketepatan data dengan data berbasis digital. Hal itu penting diperbaiki agar proses penyaluran bansos akurat kepada masyarakat yang membutuhkan.

Kedua, pemerintah akan menyusun kembali program-program bansos yang selama ini ada di berbagai kementerian/lembaga.

"Kita susun kembali agar efektif dan bisa kita satu padukan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bansos," tutur Suharso.

"Jadi, bansos-bansos itu supaya efektif bagaimana caranya program-program yang tersedia di berbagai K/L itu kita uji kembali mengenai kesahihannya sampai tingkat bawah seperti apa," lanjutnya.

Dalam hal penataan kembali program bansos ini, kata Suharso, Bappenas diberi tugas oleh Presiden untuk penataan data dan penyalurannya.

Selain soal penataan ulang sistem bansos di Indonesia, rapat pada Selasa itu juga membahas pelaksanaan penataan itu.

Selain itu, rencana strategis penataan pun telah disusun hingga 2024. "Time frame sudah dibuat Bappenas sampai 2024," tambah Suharso.

Pada kesempatan itu, Suharso juga menyampaikan permintaan Joko Widodo agar pada tahun 2024 jumlah warga miskin di level paling bawah turun.

"Extreme poverty (masyarakat miskin ekstrem) kita sekitar 2,3 persen sampai 3 persen. Tadi diarahkan Presiden pada 2024 bisa jadi 0 persen," kata Suharso.

Untuk mencapai target itu, menurut Suharso, pemerintah akan memfokuskan program bantuan sosial (bansos). Sasarannya yaitu kelompok yang masuk dalam kelompok rentan dan miskin kronis.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan reformasi sistem perlindungan sosial. Bappenas telah membuat kerangka waktu sampai 2024.

Ke depan, pemerintah akan menyusun dan merancang ulang perlindungan sosial dan jaminan sosial. Yang sudah dilakukan saat ini untuk penanganan Covid-19 akan diintegrasikan.

Proses tersebut, pertama, dari sisi ketepatan data melalui digital. Dengan begitu, penyampaian bantuan bakal memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Berikutnya, kata Suharso, Bappenas akan merancang program bansos yang selama ini banyak atau berada di berbagai kementerian dan lembaga diefektifkan. "Kita satu padukan untuk hanya beberapa program strategis dalam rangka bansos," ucapnya.

Saat ini, pemerintah menyediakan bantuan iuran untuk kelompok masyarakat yang rentan dan terklasifikasi miskin. Tujuan dari perlindungan sosial ini untuk menurunkan tingkat kemiskinan. n ola/P-4