Pemerintah Siapkan Insentif ke Investor yang Partisipasi di IKN

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan insentif bagi investor dan pihak swasta yang tertarik menanamkan modalnya sebagai pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan peraturan presiden (perpres) mengenai insentif tersebut akan segera diterbitkan.

"Perpresnya sebentar lagi keluar, termasuk pembiayaan dan pendanaannya berdasarkan aturan-turunan dari UU (UU IKN Nomor 3 Tahun 2022)," kata Suharso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/7).

Insentif untuk investor dan swasta penting untuk menarik minat mereka berpartisipasi dalam pembiayaan IKN. Karena, pemerintah menargetkan sebanyak 80 persen pendanaan berasal dari non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara total, pemerintah membutuhkan 466 triliun rupiah untuk membangun IKN Nusantara hingga 2045.

"Akan ada insentif fiskal dan nonfiskal," ujar Suharso seperti dikutip dari Antara.

Selain perpres terkait insentif, pemerintah juga sedang menyusun sejumlah peraturan pemerintah (PP) lainnya yang akan diterbitkan setelah berkonsultasi dengan DPR.

"PP yang lain sudah keluar, tapi yang soal kewenangan harus konsultasi dengan DPR," kata Suharso.

Pemerintah, jelas Suharso, sedang membangun infrastruktur dasar di IKN, seperti sarana prasarana untuk penyediaan air, penyediaan listrik, dan akses jalan.

"Sekaligus dalam pembangunan kota ini, kita juga ingin mendemonstrasikan transisi energi," kata Suharso.

Pengembangan Lahan

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menambahkan, pada 15 Juli 2022 mendatang, pemerintah akan meneken kontrak untuk land development atau pengembangan lahan di IKN.

Proyek pembangunan yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini adalah Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, empat gedung kementerian koordinator, DPR, dan Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, juga akan dibangun hunian bagi 200 ribu pekerja proyek di IKN.

"Mulai ini (pembangunan), jadi Agustus nanti, makanya pertama kita bikin hunian para pekerja, mungkin sampai untuk 200 ribuan pekerja konstruksi," kata Basuki.

Saat ini, pendanaan di IKN untuk pekerjaan yang dilakukan Kementerian PUPR masih menggunakan sumber dari APBN karena ditujukan untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Aloysius Gunadi Brata, mengatakan insentif fiskal dan nonfiskal ke investor semestinya diperuntukkan bagi tersedianya quasi public goods yang memiliki ciri-ciri public goods sekaligus private goods, misalnya science techno park.

"Kalau bangunan kementerian sulit berharap investor tertarik. Pada akhirnya, bangunan tersebut tumpuan utamanya APBN," kata Aloysius.