Pemerintah Siapkan Formasi CPNS Khusus Diaspora

JAKARTA - Pemerintah akan membuka formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus untuk para warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi diaspora di luar negeri. Aturan untuk penyetaraan jabatan akademik tengah dirumuskan agar para aset bangsa tersebut tertarik untuk berkarier di Tanah Air.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Asman Abnur, mengatakan bahwa pihaknya akan mempermudah para diaspora yang ingin pulang dan berkarya di Tanah Air. Salah satunya dengan membuka formasi CPNS khusus bagi diaspora berpaspor Indonesia.

"Sayang sekali jika mereka berkarya untuk negara lain, sementara kariernya sangat dibutuhkan di sini (Indonesia)," kata Asman, di sela-sela Forum Konsultasi Publik, di Jakarta, Selasa (20/3).

Asman menegaskan, kesempatan ini dikhususkan bagi para diaspora yang pernah menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia. Menpan mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir, untuk membahas potensi untuk merekrut para diaspora tersebut.

Ia berharap para diaspora dapat berkarya di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), ataupun instansi pemerintahan lain yang membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan bidang tertentu, baik untuk kebutuhan dosen maupun peneliti.

"Perguruan tinggi mana yang sedang membutuhkan, bidang ilmunya apa saja. Nanti jabatannya kita setarakan, itu yang namanya formasi khusus," jelas Asman.

Tidak hanya para diaspora, Kemenpan-RB juga berencana memberi kuota khusus kepada para peraih predikat cum laude di kampus-kampus, dan mahasiswa berprestasi untuk menjadi abdi negara. "Sepuluh persen kuota CPNS diperuntukkan bagi para peraih predikat cum laude," tegasnya.

Asman belum dapat menyebutkan berapa formasi khusus yang akan dibuka untuk diaspora ini. Namun secara umum, ada 220 ribu orang ASN yang akan pensiun di 2018.

Kejelasan Aturan

Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti (SDID) Kemristekdeikti, Ali Ghufron Mukti, mengatakan banyak diaspora yang tidak berminat untuk berkarier di Tanah Air karena tidak adanya kejelasan aturan. Kendati demikian, ia menyambut gembira wacana yang disampaikan Menpan-RB terkait formasi khusus untuk para diaspora.

"Dulunya tidak ada aturannya. Jadi, misalnya di luar negari jadi asisten profesor, di tempat kita jadi apa dia. Mereka minta kejelasan. Kalau tidak jadi, kurang berminat," papar Ghufron.

Menurutnya, jika rencana tersebut jadi diwujudkan, yang perlu diperhatikan adalah penyetaraan jabatan akademik bagi para diaspora. "Tingkatan jabatan akademiknya setara apa, sudah kita selesaikan drafnya, hanya belum ditandatangani menteri," jelas Ghufron.

Dewan Penyantun Indonesia Diaspora Network Global, Dino Patti Djalal, mengatakan jumlah diaspora yang berstatus WNI di luar negeri saat ini mencapai 6-8 juta orang. Namun sayangnya, pemerintah belum memiliki database yang secara detail mencatat bidang keahlian para diaspora.

"Ada beberapa diaspora yang memang ingin berkarier di Tanah Air, ada juga yang tidak mau pulang permanen karena di sana hidupnya sudah mapan," ujar Ketua Asosiasi Dosen Indonesia ini. cit/E-3