Pemerintah Siap Bagikan 300 Ribu Paket Kompor Listrik Gratis Senilai Jutaan Rupiah

Pemerintah akan memberikan paket kompor listrik secara gratis kepada 300.000 sebagai implementasi dari program konversi kompor yang menggunakan elpiji 3 kg ke kompor listrik.

Sekjen Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rida Mulyana mengungkapkan, paket kompor listrik diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di mana satu paket senilai Rp1,8 juta terdiri dari kompor listrik dua tungku, satu alat masak, dan satu miniature circuit breaker atau MCB.

"Rencananya tahun ini 300.000 (penerima). Jadi satu rumah itu dikasih satu paket, kompornya sendiri, alat masaknya sendiri, dana dayanya dinaikin," ujar Rida.

Walau terbilang mahal, Rida menjelaskan hal itu wajar karena menurutnya setiap tungku berukuran 800 watt dan salah satu tungku nantinya akan dinaikkan menjadi di atas 1.000 watt.

Rida pun menjelaskan pemerintah akan menjamin keselamatan dan kemudahan penggunaan kompor listrik melalui uji coba penggunaan yang juga akan dievaluasi secara berkala.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimis generasi muda akan lebih antusias dengan pemanfaatan kompor listrik seiring adanya perubahan menuju gaya hidup ramah lingkungan atau ecolifestyle.

"Saya yakin generasi muda akan lebih terbuka terhadap kompor listrik karena lebih mudah digunakan," ujar Erick dalam konferensi pers di Kantor Pusat PLN, pada Rabu (21/9), seperti dikutip dari Antara.

Menurutnya generasi muda akan menyukai kompor listrik karena penggunaannya lebih sederhana.

"Saat ini terdapat tren gaya hidup di mana generasi muda hidup sendiri atau berdua dengan pasangannya di apartemen," katanya.

Erick menjelaskan Kementerian BUMN dan PLN telah mendorong program kompor listrik untuk di pasang di sejumlah apartemen dan rumah yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan BUMN.

"Apakah masyarakat lebih luas menginginkan kompor listrik? Hal itu sah-sah saja karena bagian daripada ecolifestyle," kata Erick.

Adapun terkait dengan kompor gas LPG, Erick menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan langsung menghapuskannya. Hal ini dinilai Erick mengingat masih banyak masyarakat kelas ekonomi bawah seperti pedagang asongan yang harus bergantung pada bahan bakar gas.

Tak hanya itu, infrastruktur serta ekosistem gas LPG seperti agen gas LPG dan sebagainya yang sudah terbangun sejak lama juga dinilai Erick tidak boleh langsung dimatikan, karena merupakan bagian daripada ekonomi Indonesia.

Atas dasar itu Erick menekankan harus ada upaya untuk mengkonversi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) melalui proses gasifikasi.

"Transisi ini yang perlu kita jaga di mana terdapat keseimbangan antara gas LPG, DME dan kompor listrik," katanya.