Pemerintah Permudah Akses Perempuan di Era Digital

Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia telah menerapkan kebijakan inklusi keuangan yang memberikan kemudahan akses perempuan pada era digital ekonomi. Selama ini, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal karena sesuai dengan karakteristiknya yaitu masih bisa menjaga keluarga.

"Adanya perusahaan unicorn di Indonesia telah memudahkan perempuan untuk bisa menjalankan dua hal yaitu menjaga keluarga dan mencari uang dalam waktu yang sama," kata Menkeu dalam keterangan pers Biro Layanan Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Jumat pekan lalu, saat sesi diskusi panel bertajuk The Role of Finance for Women's Economic Empowerment di Buenos Aires, Argentina.

Menurut dia, peningkatan inklusi keuangan bagi para perempuan akan meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan menjembatani kesenjangan yang sering menjadi permasalahan negara berkembang. Menkeu juga menyampaikan tantangan dari sisi permintaan maupun penawaran untuk meningkatkan inklusi digital bagi perempuan dalam dunia teknologi yang cepat berubah.

Tantangan dari sisi permintaan bagi para perempuan antara lain kemampuan literasi digital yang lebih rendah, kurangnya jaminan untuk mendapatkan pembiayaan lembaga keuangan formal, dan lebih nyaman dengan sektor informal.

Dari sisi penawaran, perempuan menghadapi kendala yaitu kesenjangan informasi dan infrastruktur teknologi khususnya di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) dan kurangnya variasi jenis pembiayaan untuk menjangkau perempuan yang belum layak mendapatkan akses permodalan.

Bangun Infrastruktur

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah telah membangun infrastruktur guna mengatasi permasalahan digital bagi Indonesia sebagai negara kepulauan seperti pembangunan satelit, pemerataan tenaga listrik, dan infrastruktur lunak seperti pendidikan.

Dari sisi fiskal, pemerintah telah melakukan kebijakan untuk meningkatkan peran aktif perempuan serta menciptakan lingkungan guna mendukung inklusi digital.

"Indonesia telah menerapkan kebijakan anggaran yang responsif gender. Kebijakan yang disusun adalah dengan 'budget tagging', untuk memastikan berapa rupiah yang dibelanjakan untuk agenda terkait gender," kata Sri Mulyani.

Sementara itu, di lingkungan Kemenkeu, pemerintah telah membuat kebijakan dengan tidak memotong bagi pegawai yang cuti melahirkan, memberikan cuti untuk ayah bagi istri yang melahirkan, serta menyediakan tempat penitipan anak dan ruang laktasi di kantor.

Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa pegawai perempuan tidak berhenti bekerja dan bisa menjalankan kewajiban sebagai ibu dan pegawai. Ant/E-10