Pemerintah Perlu Mensubsidi Pembelajaran "Online"

Untuk membantu siswa terdampak Covid- 19 bisa belajar jarak jauh dengan baik, pemerintah hendaknya memberikan subsidi yang memadai.

JAKARTA - Pemerintah mengutamakan pembelajaran jarak jauh saat dimulainya tahun ajaran baru 2020/2021 sebagai antisipasi penyebaran pandemi Covid-19. Untuk itu, pemerintah diminta mensubsidi fasilitas pembelajaran jarak jauh, terutama berbasis dalam jaringan (daring) atau online.

"Beberapa daerah masih perlu subsidi kuota internet, infrastruktur, dan fasilitas untuk belajar berbasis daring," kata Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susanto, di Jakarta, Minggu (7/6).

Susanto mencontohkan di Provinsi Papua terdapat 608.000 siswa yang tidak terlayani pembelajaran daring. Salah satu upaya yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengalokasikan sebagian dana desa untuk optimalisasi layanan pendidikan. Dia sepakat dimulainya tahun ajaran baru di sekolah. Selain memberi subsidi fasilitas belajar, pemerintah juga perlu menyederhanakan kurikulum sesuai kondisi di tengah wabah Covid- 19. Susanto meminta agar pembelajaran tatap muka di pesantren maupun lembaga pendidikan berbasis asrama lain ditunda. Penundaan mesti dilakukan karena situasi di lembaga pendidikan tersebut sangat rentan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.

"Merujuk data Kementerian Agama, terdapat 28.194 pesantren di Indonesia dengan 18 juta anak dan 1,5 juta guru. Sedangkan, santri mukim mencapai 5 juta anak," jelasnya.
Halaman Selanjutnya....