Pemerintah Perlu Dengarkan Aspirasi Anak

JAKARTA - Pemerintah diminta mempertimbangkan aspirasi anak dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan program pembangunan. Harapan ini disampaikan Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Agustina Erni, di Jakarta, Senin (14/3).

"Pemerintah di berbagai tingkatan baik nasional, provinsi, kabupaten, maupun kota hingga desa dapat mempertimbangkan aspirasi dan pandangan anak dalam mengembangkan berbagai kebijakan," ujar Erni.

Dia menyebut aspirasi tersebut bisa didapatkan melalui Forum Anak Nasional (FAN) yang telah terbentuk di berbagai tingkat wilayah dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan. FAN juga telah berperan aktif dalam pembangunan sebagai pelopor dan pelapor (2P).

Pemerintah berkomitmen memenuhi hak dan melindungi anak. "Salah satu hak anak yang harus dipenuhi pemerintah adalah partisipasi," katanya. Komitmen pemerintah dalam memenuhi hak partisipasi anak tersebut diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Di situ disebutkan, pemerintah wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat bebas menyatakan pendapat serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kemen PPPA secara spesifik mengatur partisipasi anak dalam pembangunan melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
Halaman Selanjutnya....